Iran kembali menolak proposal damai yang diajukan Amerika Serikat karena menganggap isi tuntutannya terlalu berat. Penolakan ini terutama berkaitan dengan permintaan agar Teheran hanya mempertahankan satu situs nuklir yang masih beroperasi dan menyerahkan persediaan uranium yang diperkaya tinggi ke Washington.
Sikap tersebut membuat ruang untuk terobosan diplomatik kembali menyempit. Di tengah gencatan senjata yang rapuh, kedua negara masih saling bertukar pesan melalui jalur mediasi, tetapi belum terlihat titik temu yang jelas.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan Teheran sudah menyampaikan tanggapan atas proposal itu melalui jalur yang tersedia. Ia menyebut komunikasi masih berlangsung lewat mediator Pakistan, meski isi pembicaraan tidak diungkap lebih jauh.
Media Iran menilai daftar tuntutan Washington terlalu berlebihan. Kantor berita Fars melaporkan bahwa proposal lima poin AS juga memuat penolakan untuk melepaskan bahkan 25 persen aset Iran yang dibekukan di luar negeri.
Laporan itu menambahkan, Washington juga tidak bersedia membayar ganti rugi atas kerusakan perang yang diminta Iran. Sebaliknya, AS disebut hanya akan menghentikan permusuhan jika Teheran lebih dulu masuk ke pembicaraan damai formal.
Bagi Iran, syarat seperti itu dianggap tidak seimbang. Teheran menilai Washington meminta terlalu banyak konsesi tanpa memberi imbalan yang nyata.
Isu uranium jadi titik paling keras
Baqaei menegaskan bahwa pengayaan uranium bukan perkara yang bisa dinegosiasikan ulang sesuka hati. Menurut dia, hak Iran dalam pengayaan uranium sudah diatur dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.
Ia juga mengatakan tuntutan serupa soal uranium sudah berulang kali muncul dalam dua tahun terakhir. Namun, posisi Iran tetap sama, yakni menolak mencabut hak tersebut hanya karena tekanan dari luar.
Kantor berita Mehr menyebut pendekatan AS berisiko membuat negosiasi kembali buntu. Dalam pandangan itu, Washington berusaha memperoleh hal-hal yang sebelumnya gagal didapat selama perang.
Dari sudut pandang Iran, inti perselisihan masih berkisar pada program nuklir dan pengelolaan aset yang dibekukan. Sementara itu, AS tetap mendorong perubahan kebijakan strategis Iran yang lebih luas.
Perundingan berlangsung di tengah gencatan senjata rapuh
Pembicaraan antara Washington dan Teheran berlangsung di tengah gencatan senjata yang rapuh sejak 8 April. Sebelumnya, kedua pihak sudah saling bertukar proposal untuk mengakhiri konflik yang pecah pada 28 Februari.
Dalam proposal Iran yang berisi 14 poin, Teheran meminta perang dihentikan di semua lini. Seruan itu juga mencakup penghentian kampanye Israel di Lebanon, pencabutan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran sejak 13 April, serta pembebasan aset yang dibekukan dan pencabutan seluruh sanksi.
Proposal tersebut juga menegaskan bahwa Iran akan tetap mengelola Selat Hormuz. Jalur energi vital itu sejak awal perang sebagian besar tetap ditutup oleh Iran.
Posisi itu menunjukkan bahwa Teheran tidak hanya menuntut berhentinya perang. Iran juga ingin pemulihan penuh atas ruang gerak ekonomi dan kendali strategis yang dianggap penting.
Baqaei menambahkan bahwa Iran membela permintaan ganti rugi perang karena konflik itu dinilai ilegal dan tidak berdasar. Ia juga mengatakan Iran sepenuhnya siap menghadapi segala kemungkinan bila situasi bergerak ke arah konfrontasi militer lanjutan.
Trump ikut menaikkan tekanan
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menambah tekanan lewat pernyataan keras di platform Truth Social. Ia memperingatkan bahwa “tidak akan ada yang tersisa dari Iran” jika Teheran tidak segera menerima tuntutan Washington untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata permanen.
Trump menulis bahwa waktu semakin sempit dan Iran harus bergerak cepat. Nada peringatan itu menambah ketegangan di tengah proses diplomasi yang belum menemukan titik temu.
Perbedaan pandangan kedua negara masih sangat lebar. AS menuntut pembatasan besar atas program nuklir Iran dan pengalihan uranium, sedangkan Iran bersikeras mempertahankan hak pengayaan serta menolak syarat yang dianggap tidak memberi konsesi berarti.
Source: www.viva.co.id
