Puluhan ribu hektare sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini menjadi sasaran rehabilitasi pemerintah setelah terdampak bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Sumatera per 24 April 2026, total lahan yang masuk penanganan mencapai 42.702 hektare.
Pemulihan ini dikebut agar petani dapat kembali menanam dan pasokan beras di wilayah terdampak tetap terjaga. Dari total sasaran tersebut, 2.045 hektare sudah selesai dipulihkan, sementara 12.126 hektare lainnya masih dalam proses penanganan.
Aceh masih menjadi fokus terbesar
Dari tiga provinsi yang terdampak, Aceh memiliki sasaran rehabilitasi paling luas, yakni 31.464 hektare sawah. Hingga data terakhir, 116 hektare di antaranya sudah rampung dipulihkan.
Sisa lahan lainnya masih terus ditangani sesuai kondisi lapangan. Pemerintah menempatkan percepatan ini sebagai bagian penting untuk menjaga agar sawah produktif tetap tersedia dan tidak kehilangan fungsi setelah bencana.
Progres pemulihan di dua provinsi lain
Di Sumatera Utara, sasaran rehabilitasi mencapai 7.336 hektare sawah. Sebanyak 224 hektare telah selesai dipulihkan, sedangkan area lainnya masih dalam tahap pengerjaan bertahap.
Sumatera Barat menunjukkan capaian pemulihan yang paling besar di antara tiga wilayah tersebut. Dari total 3.902 hektare sawah yang menjadi target, 1.705 hektare sudah selesai direhabilitasi.
Pendataan lahan jadi dasar penanganan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah sudah melakukan pendataan dan inventarisasi lahan pertanian yang terdampak. Langkah ini dipakai untuk memastikan penanganan diarahkan ke titik yang benar-benar membutuhkan.
Amran juga menekankan pentingnya perlindungan lahan sawah agar tidak beralih fungsi. Menurutnya, aturan soal alih fungsi sudah jelas dan harus dijalankan secara tegas agar lahan produktif tetap terjaga.
Bantuan bibit ikut disiapkan
Selain memperbaiki lahan, pemerintah juga menyalurkan bantuan pertanian berupa bibit dan benih unggul. Bantuan ini disiapkan supaya petani tidak terlalu lama menunggu setelah sawah mereka kembali bisa digunakan.
Dengan dukungan tersebut, proses pemulihan tidak hanya berhenti pada perbaikan fisik, tetapi juga diarahkan agar aktivitas tanam bisa segera berjalan lagi. Cara ini diharapkan membantu petani mengejar musim tanam yang sempat terganggu akibat bencana.
Kepastian hukum atas lahan ikut dikejar
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menilai rehabilitasi sawah perlu disertai pemutakhiran data pertanahan. Menurutnya, lahan yang kembali produktif juga harus memiliki kepastian hukum.
Untuk itu, proses pendataan perlu melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan batas lahan sekaligus membantu warga yang kehilangan sertifikat akibat bencana.
Tito juga meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN setempat saat melakukan pendataan ulang lahan warga. Bila muncul hambatan di lapangan, pemerintah pusat disebut siap turun tangan agar proses tetap berjalan cepat dan tepat.
Pemulihan sawah di tiga provinsi ini menunjukkan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan fisik lahan, tetapi juga perlindungan fungsi pertanian dan kepastian legalitasnya. Dengan data yang tertib, bantuan sarana produksi, serta koordinasi lintas lembaga, sawah yang sempat rusak diharapkan segera kembali mendukung pasokan beras di wilayah terdampak.
Source: www.medcom.id
