Tiga tuntutan utama mewarnai aksi mahasiswa dan sejumlah massa dari berbagai organisasi masyarakat di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Samarinda. Dalam unjuk rasa itu, mereka meminta audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik KKN di Kaltim, serta desakan agar DPRD Kaltim segera bersikap dan menjalankan fungsi pengawasan secara total.
Di tengah orasi yang berlangsung, suasana depan gedung wakil rakyat juga dipenuhi simbol protes yang mencolok. Sejumlah mahasiswa memanjat papan iklan yang semula menampilkan gambar Ketua Dewan dan anggota DPRD, lalu merobek gambar tersebut sebelum menggantinya dengan spanduk tuntutan massa.
Aksi di depan DPRD Kaltim tidak hanya menarik perhatian karena isi orasinya, tetapi juga karena pagar bagian depan gedung dilumuri oli oleh sebagian massa. Barikade kawat berduri yang sudah terpasang sejak awal membuat situasi di sekitar lokasi tampak lebih tegang, meski pengamanan aparat telah disiapkan lebih dulu.
Petugas kepolisian tampak berjaga di sekitar area aksi untuk memastikan unjuk rasa berjalan terkendali. Kehadiran aparat ini memperlihatkan bahwa potensi kerumunan dan dinamika massa sudah diantisipasi sejak tahap awal sebelum peserta aksi memadati lokasi.
Orasi dibuka oleh Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas yang datang membawa aspirasi terkait Bantuan Sosial Tunai atau BST serta persoalan ketenagakerjaan. Setelah itu, giliran organisasi masyarakat Dayak Paser dari Penajam Paser Utara menyampaikan pandangan mereka di hadapan aparat dan peserta aksi lain.
Massa dari forum disabilitas berdiri di barisan depan yang menghadap polisi. Di belakangnya, tampak kelompok ormas dan mahasiswa yang ikut bergabung dalam aksi tersebut, menunjukkan bahwa unjuk rasa ini dihimpun oleh berbagai latar belakang dengan isu yang dibawa masing-masing.
Pengamanan di lapangan juga tidak terbatas pada satu titik. Kantor Gubernur Kaltim yang berjarak kurang dari empat kilometer dari lokasi aksi turut dipasangi kawat berduri dan dijaga aparat, begitu pula rumah jabatan Gubernur Kaltim yang mendapat pengamanan serupa.
Satlantas Polresta Samarinda ikut menyiapkan rekayasa lalu lintas agar arus kendaraan tetap berjalan. Kasat Lantas Polresta Samarinda Kompol La Ode Prasetyo menyebut aksi pertama dijadwalkan berlangsung di DPRD Kaltim, lalu massa bergerak ke Kantor Gubernur Kaltim pada siang hari.
Pengaturan lalu lintas itu menjadi bagian dari pengamanan berlapis di sekitar titik aksi. Dengan barikade, penjagaan aparat, dan pengaturan arus kendaraan, situasi di Samarinda pada saat unjuk rasa menunjukkan kesiapsiagaan penuh dari pihak keamanan terhadap potensi pergerakan massa.
Source: www.cnnindonesia.com
