Nama Nick Stewart tiba-tiba menjadi sorotan karena ia masuk ke Office of the Special Envoy for Peace Missions dan bergabung dalam tim negosiasi Amerika Serikat untuk Iran bersama Steve Witkoff. Penunjukan itu menegaskan bahwa jalur diplomasi Washington terhadap Tehran tidak berjalan sendiri, melainkan bersinggungan dengan jejaring tokoh yang selama ini dikenal mendorong tekanan keras.
Stewart bukan diplomat karier. Sebelum masuk ke struktur pemerintahan, ia menjabat direktur pelaksana advokasi di FDD Action, sayap lobi dari Foundation for Defense of Democracies yang dikenal vokal mendesak kebijakan keras terhadap Iran, termasuk pendekatan tekanan militer.
FDD dan pengaruhnya di Washington
Munculnya nama Stewart kembali mengarahkan perhatian ke FDD, lembaga think tank pro-Israel yang lama disebut sebagai salah satu pemasok gagasan paling berpengaruh dalam kebijakan Iran di Washington. Organisasi ini tidak hanya tampil sebagai pemberi analisis, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang ikut membentuk bahasa kebijakan di sekitar Gedung Putih.
FDD kerap hadir di ruang-ruang penting politik Amerika Serikat. Para pakarnya aktif memberi kesaksian di Kongres, tampil di media massa, televisi, dan radio untuk menguatkan narasi yang sejalan dengan sikap keras terhadap Tehran.
Jejak lembaga ini berawal pada 2001, saat masih bernama EMET. Nama itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti “kebenaran”, dan lembaga tersebut didirikan oleh tiga donor besar pro-Israel setelah pecahnya Intifada Palestina kedua.
Setelah serangan 11 September 2001, EMET berganti nama menjadi Foundation for Defense of Democracies. Sejak itu, Iran menjadi fokus utama advokasi mereka selama dua dekade berikutnya.
Tekanan terhadap Iran makin mengeras
Kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran kembali berada di pusat perhatian di bawah pemerintahan Donald Trump. Pada saat yang sama, tekanan terhadap Tehran tetap menjadi poros utama Washington di tengah ketegangan yang belum reda di Timur Tengah.
Sikap keras itu juga terlihat dari cara sejumlah materi milik FDD sempat digunakan dalam komunikasi resmi Gedung Putih. Unggahan cepat di platform X pernah memakai grafis dari FDD yang memuat klaim bahwa program pengayaan uranium Iran meningkat karena pelonggaran sanksi pada masa Joe Biden.
Perdebatan soal pengayaan uranium pun kembali mencuat. Berdasarkan kesepakatan nuklir 2015 pada masa Barack Obama, pengayaan Iran dibatasi hingga 3,67 persen, jauh di bawah ambang 90 persen yang dibutuhkan untuk pembuatan senjata nuklir.
Iran kemudian mempercepat pengayaan uranium setelah Trump menarik diri dari perjanjian itu pada 2018. Keputusan tersebut memicu ketegangan baru antara Washington dan Tehran, sekaligus mengubah arah diplomasi nuklir yang sebelumnya bertumpu pada kesepakatan multilateral.
Jejaring keamanan Israel ikut memperkuat posisi FDD
Kekuatan FDD juga ditopang oleh tokoh-tokoh dengan latar belakang militer dan intelijen Israel. Jejaring ini memberi lembaga tersebut kedalaman pengetahuan yang kuat dalam isu keamanan kawasan, terutama terkait Iran.
Salah satu tokoh penting di FDD adalah Jacob Nagel, yang kini menjadi senior fellow. Ia pernah bertugas selama puluhan tahun di militer Israel, Kementerian Pertahanan, dan Kantor Perdana Menteri Israel.
Pada 2016 hingga 2017, Nagel menjabat sebagai pelaksana tugas kepala Dewan Keamanan Nasional Israel sekaligus penasihat keamanan nasional bagi Benjamin Netanyahu. Ia juga pernah memimpin tim Israel dalam negosiasi kesepakatan nuklir Iran dan sebelumnya bertugas di Unit 8200, divisi intelijen sinyal yang sangat berpengaruh.
Tokoh lain adalah Eyal Hulata, yang kini menjadi senior international fellow. Hulata pernah menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Israel pada 2021 hingga 2023 setelah menempuh karier panjang di komunitas intelijen negara itu.
Lobi, bantahan, dan sorotan politik
Melalui FDD Action, pengaruh lembaga ini juga bergerak di jalur lobi. Dokumen pengungkapan lobi federal menunjukkan FDD Action menghabiskan sekitar US$ 150.000 pada kuartal pertama 2025 untuk melobi pemerintah AS.
Isu yang mereka dorong mencakup legislasi sanksi terhadap Iran, penjualan senjata AS ke Israel, dan Undang-Undang Kemitraan Pertahanan AS-Israel 2025. Di situs resminya, FDD Action juga menawarkan dukungan kepada anggota legislatif dan pejabat pemerintah, mulai dari penyusunan legislasi, briefing tertutup, analisis kebijakan, hingga pelatihan tanpa biaya.
Meski sering dikaitkan dengan kepentingan Israel, FDD membantah bekerja atas nama pemerintah asing. Organisasi itu menyatakan tidak menerima pendanaan dari pemerintah asing mana pun.
Namun, pernyataan CEO FDD Mark Dubowitz ikut memunculkan sorotan baru. Dalam sebuah podcast, ia menyebut pejabat Iran menuduh FDD sebagai lengan perancang sekaligus pelaksana kebijakan Iran milik pemerintah AS, dan Dubowitz mengakuinya secara terbuka.
Iran sendiri pada 2019 menjatuhkan sanksi terhadap FDD dan Dubowitz dengan tuduhan membantu melancarkan terorisme ekonomi melalui sanksi terhadap Tehran. Di tengah pembicaraan Washington dan Tehran yang masih berlangsung, Trump pada Rabu (6/5/2026) menyatakan negosiasi menunjukkan perkembangan positif, memberi ruang bagi harapan meredanya ketegangan, termasuk soal Selat Hormuz yang penting bagi arus energi global.
Source: www.beritasatu.com
