Perputaran dana transaksi judi online di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai sekitar Rp14 miliar. Angka itu bukan sekadar catatan deposit, melainkan akumulasi total transaksi yang terekam dari ribuan pegawai yang namanya masuk data PPATK.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, dari total 2.694 data yang diterima Pemprov Jabar, sebanyak 2.663 pegawai sudah terverifikasi. Data itu terdiri atas 419 aparatur sipil negara, 634 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan 1.610 PPPK paruh waktu.
Nominal Transaksi Sangat Beragam
Dedi menyebut nominal transaksi yang tercatat sangat bervariasi. Ada pegawai yang hanya bertransaksi Rp10.000, tetapi ada pula yang nilainya menembus ratusan juta rupiah.
| Data Pegawai Terverifikasi | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Total data diterima Pemprov Jabar | 2.694 | Masuk dari PPATK |
| Data terverifikasi | 2.663 | ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu |
| ASN | 419 | Aparatur sipil negara |
| PPPK | 634 | Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja |
| PPPK paruh waktu | 1.610 | Kategori terbesar dalam data |
Menurut Dedi, transaksi terkecil yang tercatat adalah Rp10.000. Pernyataan itu disampaikannya saat diwawancarai di Gedung DPRD Jabar, Selasa (14/7/2026).
Di sisi lain, nilai terbesar yang ditemukan mencapai Rp600 juta. Ia menjelaskan, transaksi bernilai besar itu dilakukan oleh seorang pegawai di salah satu dinas.
Total Rp14 Miliar Bukan Seluruhnya Uang Deposit
Dedi menegaskan bahwa angka Rp14 miliar tidak berarti seluruhnya uang yang disetorkan untuk berjudi. Nilai tersebut merupakan total aktivitas transaksi yang terekam, termasuk dana yang kembali masuk ke rekening setelah pemain memperoleh kemenangan.
Dengan begitu, perputaran dana yang tercatat tidak bisa dipahami sebagai jumlah deposit semata. Dedi menekankan bahwa yang dihitung adalah total transaksi, bukan hanya uang yang masuk untuk pertama kali.
Pemeriksaan Internal Masih Berjalan
Saat ini, Pemprov Jawa Barat masih memeriksa seluruh pegawai yang masuk dalam data PPATK. Hasil pemeriksaan itu akan menjadi dasar penentuan sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggaran masing-masing pegawai.
Sanksi yang disiapkan beragam, mulai dari pembinaan hingga hukuman disiplin berat. Bentuknya dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemutusan kontrak PPPK, atau pemberhentian sebagai ASN jika pelanggaran dinilai berat.
Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan judi online di lingkungan birokrasi tidak berhenti pada jumlah pelaku. Besarnya arus uang yang ikut bergerak menjadi sorotan lain yang kini masih ditelusuri melalui pemeriksaan internal di Jawa Barat.
