Label teroris dari Amerika Serikat terhadap dua geng terbesar Brasil langsung menambah panas politik di Brasília. Keputusan itu menempatkan Primeiro Comando da Capital atau PCC dan Comando Vermelho dalam sorotan baru, bukan hanya sebagai masalah kriminal, tetapi juga sebagai isu kedaulatan dan pertarungan kekuasaan.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan status Foreign Terrorist Organization mulai berlaku pada 5 Juni. Sebelumnya, kedua kelompok itu sudah masuk kategori Specially Designated Global Terrorists, tetapi label baru ini dinilai jauh lebih ketat dan lebih membatasi.
Langkah Washington juga membuat aset kelompok yang bersangkutan di Amerika Serikat diblokir. Rubio menyebut kebijakan itu diperlukan untuk melindungi keselamatan warga Amerika Serikat dan memastikan pemerintahan Trump memakai semua alat yang tersedia untuk menjaga keamanan nasional.
Ia menambahkan bahwa Washington ingin menghentikan aliran narkoba ilegal dan memutus pendanaan bagi jaringan yang ia sebut sebagai narco-teroris kekerasan. Sikap ini sejalan dengan dorongan Donald Trump sejak kembali ke Gedung Putih untuk memberi label teroris pada berbagai jaringan kriminal di Amerika Latin.
Di Brasil, keputusan tersebut muncul di tengah perdebatan keras soal keamanan publik yang sudah lama membelah ruang politik. Isu ini kini ikut menekan Luiz Inacio Lula da Silva, yang disebut berkali-kali berusaha mencegah pemerintah Trump memakai label teroris terhadap geng Brasil.
Kekhawatiran di Brasília tidak berhenti pada geng kriminal semata. Para pejabat juga cemas label itu bisa menjalar ke pihak-pihak lain yang hanya memiliki kontak dengan kelompok yang ditetapkan, termasuk lembaga keuangan dan korban pemerasan.
Lula sendiri sudah menyuarakan kegelisahan soal meningkatnya ancaman campur tangan asing di Amerika Latin. Kekhawatiran itu menjadi lebih sensitif setelah operasi militer pada 3 Januari yang membuat AS menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Di saat yang sama, lawan utama Lula, Senator sayap kanan Flavio Bolsonaro, justru memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan AS. Pengumuman dari Washington itu muncul setelah Trump bertemu Flavio di Gedung Putih pada pekan ini.
Sesudah pertemuan itu, Flavio mengatakan kepada wartawan bahwa ia aktif meminta Trump menetapkan PCC dan Comando Vermelho sebagai kelompok teroris. Nama keluarga Bolsonaro memang sudah lama terseret dalam hubungan politik dengan Trump.
Tahun lalu, Trump menaikkan tarif terhadap Brasil hingga hampir 50 persen sebagai bentuk solidaritas dengan Jair Bolsonaro, ayah Flavio. Jair Bolsonaro sendiri pernah didakwa berupaya merusak demokrasi setelah kalah dalam pemilu 2022.
Meski Trump meminta agar perkara terhadap Bolsonaro dihentikan, mantan presiden itu akhirnya dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Putra bungsunya, Eduardo Bolsonaro, kini juga menghadapi proses hukum atas dugaan obstruction karena mencari campur tangan Trump untuk membantu ayahnya.
Isu keamanan publik diperkirakan menjadi salah satu penentu utama dalam persaingan politik yang sangat rapat antara Lula dan Flavio Bolsonaro. Operasi aparat terhadap kelompok kriminal seperti Comando Vermelho, termasuk razia besar di Rio de Janeiro, ikut membentuk persepsi pemilih.
Operasi pada Oktober lalu di Rio menewaskan lebih dari 120 orang, sementara operasi lain pada Maret menewaskan delapan orang. Kedua peristiwa itu memperkuat debat tentang efektivitas pendekatan keras terhadap geng bersenjata.
Kritik terhadap razia polisi menilai konfrontasi bersenjata selama puluhan tahun justru menyuburkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi. Luis Flavio Sapori, sosiolog dan pakar keamanan publik dari Pontifical Catholic University of Minas Gerais, menilai pertempuran bersenjata dengan pengedar muda di pinggiran kota tidak cukup untuk menjawab masalah pencucian uang dan kaitannya dengan kejahatan finansial.
Untuk merespons keresahan publik, Lula meluncurkan inisiatif senilai 2 miliar dolar pada Maret. Dana itu diarahkan untuk menyerang fondasi keuangan jaringan kriminal seperti PCC dan Comando Vermelho, sekaligus memutus perdagangan senjata, memperbaiki sistem penjara, dan meningkatkan penyelidikan pembunuhan.
Setelah pengumuman Washington, penasihat urusan luar negeri Lula, Celso Amorim, memperingatkan agar AS tidak memakai label itu untuk melanggar kedaulatan Brasil. Ia menegaskan bahwa kejahatan terorganisir memang harus dilawan dan kerja sama internasional tetap diterima, terutama untuk isu pencucian uang dan perdagangan senjata.
Amorim juga menegaskan bahwa dalih apa pun untuk intervensi tidak bisa diterima. Di tengah memanasnya persaingan politik dan sorotan terhadap keamanan publik, langkah Washington terhadap dua geng terbesar Brasil kini berubah menjadi persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar pemberantasan kriminalitas.
