Langkah Xi Jinping menuju Korea Utara datang saat Beijing ingin menjaga pengaruhnya tetap kuat di tengah persaingan yang makin tajam di Asia Timur. Kunjungan itu juga menempatkan China kembali di pusat perhatian diplomatik, setelah Xi baru saja menerima Donald Trump dan Vladimir Putin dalam pertemuan terpisah di Beijing.
Bagi Pyongyang, momen ini penting karena China tetap menjadi mitra dagang utama sekaligus penyokong diplomatik dan ekonomi paling berpengaruh. Di saat pembicaraan nuklir Korea Utara dengan Washington masih buntu, kunjungan Xi memberi sinyal bahwa Beijing memilih tetap dekat dengan tetangganya itu.
Xi menyebut hubungan kedua negara sebagai “invincible friendship” ketika bertolak ke Korea Utara pada Senin. Dalam tulisan di halaman depan Rodong Sinmun, ia menegaskan bahwa persahabatan tradisional China dan Korea Utara akan tetap tak terkalahkan apa pun perubahan zaman dan situasi internasional.
Kementerian Luar Negeri China juga memberi isyarat bahwa pertemuan ini tidak sekadar seremonial. Juru bicara Mao Ning mengatakan pada Jumat bahwa Xi dan Kim Jong Un akan bertukar pandangan soal hubungan bilateral dan isu yang menjadi kepentingan bersama.
Mao menambahkan bahwa pembicaraan itu diharapkan memberi kontribusi lebih besar bagi perdamaian regional dan bahkan dunia. Namun, harapan tersebut berdiri di atas situasi yang belum bergerak jauh dalam isu paling sensitif, yaitu program nuklir Korea Utara.
Gedung Putih menyebut bulan lalu bahwa Xi dan Trump sama-sama menegaskan tujuan denuklirisasi Korea Utara saat bertemu di Beijing. Akan tetapi, nada dari Pyongyang tetap keras, bahkan sehari sebelum kedatangan Xi, saudara perempuan Kim Jong Un menyebut program senjata nuklir Korea Utara sebagai “the line of no retreat”.
Sikap itu sejalan dengan posisi Pyongyang yang sejak pertemuan Kim dan Trump pada 2019 gagal menyepakati cakupan denuklirisasi dan pencabutan sanksi. Korea Utara kemudian berulang kali menegaskan diri sebagai negara nuklir yang “irreversible”.
Trump sendiri pernah bertemu Kim tiga kali pada masa jabatan pertamanya. Meski pada Oktober ia mengatakan “100 percent” terbuka untuk pertemuan lain, sampai kini tidak ada tanggapan dari Pyongyang.
Di sisi lain, sejumlah pengamat melihat prioritas Beijing bukan lagi memaksa Korea Utara menyerahkan senjata nuklirnya, melainkan menjaga stabilitas. Minseon Ku, profesor diplomasi di DePaul University, mengatakan China “always prioritised stability” dan kini harus menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat serta perbedaan pendapat dengan Washington.
Ku juga menilai Beijing kemungkinan sudah menerima Korea Utara sebagai negara nuklir. Dalam pandangannya, Xi tetap akan menekankan bahwa yang paling penting bagi China adalah stabilitas.
Pandangan serupa muncul dari Seong-Hyon Lee, peneliti tamu di Harvard University Asia Center. Ia mengatakan Beijing bergerak ke arah “underwriting regime durability” ketimbang mencoba memaksa denuklirisasi.
Lee menambahkan bahwa strategi kawasan China diuntungkan oleh adanya negara penyangga yang stabil, bersenjata kuat, dan selaras. Dalam kerangka itu, Korea Utara dipandang bukan semata tetangga bermasalah, tetapi bagian dari arsitektur keamanan regional Beijing yang bisa menyerap perhatian militer Amerika Serikat dan sekutunya.
Perhitungan Xi juga berubah setelah perang di Ukraina. Kim Jong Un semakin percaya diri berkat dukungan penting dari Moskow, termasuk setelah mengirim ribuan tentara untuk bertempur bersama pasukan Rusia.
Sebagian analis menilai pertemuan Xi dengan Kim dapat menjadi cara Beijing menahan pengaruh Rusia yang kian besar atas Korea Utara. Namun Ku menekankan bahwa Rusia bukan kekuatan sebesar China, dan hubungan Moskow-Pyongyang lebih setara dibanding Beijing-Pyongyang.
Menurut Ku, Rusia dan Korea Utara saling membutuhkan dalam perang di Ukraina, sementara Pyongyang memperoleh teknologi dan makanan dari Moskow. Meski begitu, China tetap berada pada posisi yang lebih dominan dalam hubungan dengan Korea Utara.
Xi terakhir bertemu Kim pada September, ketika ia mengundang Kim dan Putin sebagai tamu kehormatan dalam parade militer di Beijing untuk menandai peringatan 80 tahun kemenangan atas Jepang imperial dalam Perang Dunia II. Pertemuan itu menunjukkan bahwa Beijing ingin menjaga jalur komunikasi dengan Pyongyang tetap terbuka di tengah persaingan geopolitik yang makin panas.
Vladimir Tikhonov, profesor Korean Studies di University of Oslo, mengatakan Amerika Serikat saat ini terlibat dalam “offensive warfare” yang berpotensi merugikan kepentingan utama China, termasuk pasokan energi. Ia menilai Xi tampaknya berusaha mengonsolidasikan aliansi dengan Korea Utara, antara lain karena alasan itu.
Tikhonov juga mengingatkan bahwa Korea Utara adalah satu-satunya negara yang memiliki aliansi militer resmi dan mengikat dengan China. Dalam situasi ketika Washington di bawah Trump dinilai makin tak terduga, hubungan itu tetap bernilai strategis bagi Beijing.
Kalkulasi Beijing juga terkait dengan Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. China mengklaim Taiwan yang berpemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya, dan Korea Utara dapat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap mitra Amerika Serikat di kawasan.
Hubungan China dan Jepang yang sudah lama dingin ikut memburuk setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang dikenal keras dalam isu keamanan, menyiratkan tahun lalu bahwa Tokyo mungkin turun tangan secara militer jika China mencoba mengambil Taiwan. Dalam konteks itu, Seoul dan Tokyo tetap masuk dalam perhitungan strategis Beijing saat Xi memperkuat kembali hubungan dengan Pyongyang.
Lim Eul-chul, pakar Korea Utara di Kyungnam University, mengatakan naiknya posisi internasional China mendorong Beijing menarik Pyongyang lebih aktif ke dalam orbit diplomatiknya. Dengan tekanan dari Amerika Serikat, perang di Ukraina, dan ketegangan di Asia Timur, kunjungan Xi ke Korea Utara menegaskan bahwa Beijing masih ingin memegang pengaruh utama di salah satu titik paling sensitif di kawasan.
