Pengadaan 105 ribu pikap dari India untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai menyimpan risiko yang tidak kecil bila aspek teknisnya tidak benar-benar disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Sorotan utama bukan pada jumlah unitnya, melainkan pada kemungkinan kendaraan itu tidak serasi dengan bahan bakar yang dipakai di lapangan.
Yannes Martinus Pasaribu dari Institut Teknologi Bandung menilai persoalan terbesar justru ada pada mesin dan dukungan operasionalnya. Menurut dia, armada besar yang datang tanpa penyesuaian teknis berpotensi berubah dari alat bantu efisiensi menjadi sumber biaya baru.
Risiko muncul dari kecocokan mesin
Yannes menyoroti bahwa kendaraan produksi India umumnya memakai standar emisi BS-VI yang setara Euro 6. Standar itu menuntut presisi tinggi dan memerlukan kualitas bahan bakar yang sangat baik agar mesin bekerja optimal.
Di sisi lain, bahan bakar yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Biodiesel B40. Yannes menilai karakter B40 berbeda dari kebutuhan mesin Euro 6, sehingga ada potensi ketidakcocokan pada kendaraan yang diimpor.
Ia bahkan menyebut mesin India itu membutuhkan solar murni dengan spesifikasi yang sangat presisi. Dalam pandangannya, kondisi tersebut membuat Biodiesel B40 Indonesia yang tinggi air dan asam lemak berisiko tidak kompatibel.
Biaya beli murah tidak otomatis berarti hemat
Selain mesin, persoalan suku cadang dan jaringan layanan juga ikut disorot. Pengadaan dalam jumlah besar tanpa dukungan purna jual yang merata dinilai akan menyulitkan kendaraan-kendaraan itu saat dipakai di daerah.
Yannes mengingatkan bahwa efisiensi yang terlihat di awal bisa terkikis oleh biaya perawatan yang tinggi. Ia menilai penghematan pada biaya pembelian atau CAPEX bisa habis bila operasional sehari-hari justru membutuhkan biaya besar atau OPEX yang membengkak.
Dalam penjelasannya, ia menyebut risiko itu bisa membuat armada besar tersebut berubah menjadi “bom waktu operasional”. Ia juga mengaitkannya dengan kemungkinan terganggunya distribusi pangan nasional bila kendaraan sulit dirawat dan sulit bergerak di lapangan.
Masih ada peluang jika disiapkan matang
Meski banyak catatan, Yannes tidak menutup peluang bahwa pengadaan itu tetap bisa membawa manfaat. Kuncinya ada pada kesiapan menyeluruh sejak awal, terutama pada penyesuaian teknis kendaraan dengan kebutuhan di Indonesia.
Ia juga melihat adanya peluang efisiensi anggaran lewat kerja sama perdagangan. Menurut dia, strategi tersebut dapat memangkas biaya pengadaan dari sisi CAPEX sekaligus mempercepat penyiapan rantai pasok di perdesaan.
Yannes menyebut efisiensi itu bisa mencapai 20-50 persen melalui AIFTA, dan langkah itu dinilai mendukung target Asta Cita ke-2 terkait swasembada pangan. Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada kesiapan teknis, termasuk mesin, suku cadang, dan layanan purna jual.
Bagi Koperasi Merah Putih, tantangan terbesar bukan hanya soal berapa banyak unit yang dibeli. Yang lebih menentukan adalah apakah armada itu benar-benar siap menopang distribusi pangan di daerah tanpa tersendat oleh masalah teknis dan biaya perawatan.
