Parlemen Iran kembali menekan pemerintah setelah 180 anggota legislatif menyerukan pembatalan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Desakan itu muncul di tengah memburuknya situasi setelah serangan udara terbaru yang dinilai melanggar kesepahaman yang sebelumnya dibuat untuk menghentikan konflik.
Seruan tersebut juga memuat dorongan agar Iran mengambil langkah balasan yang lebih tegas. Dalam pernyataan yang dikutip Kantor Berita Fars, para legislator meminta pemerintah mengumumkan pembatalan memorandum itu secara resmi.
Tuntutan yang diajukan parlemen
Selain pembatalan MoU dengan AS, para anggota parlemen mengusulkan pembentukan komisi khusus untuk menyelidiki proses negosiasi. Mereka juga meminta pengesahan undang-undang mengenai pengelolaan Selat Hormuz serta dukungan komprehensif bagi angkatan bersenjata Iran.
| Isi Seruan | Tujuan |
|---|---|
| Pembatalan MoU dengan AS | Mengakhiri kesepakatan damai yang dinilai tak lagi dijalankan |
| Komisi khusus | Menyelidiki negosiasi dengan AS |
| Undang-undang Selat Hormuz | Memperkuat pengelolaan jalur strategis tersebut |
| Dukungan untuk angkatan bersenjata | Memberi dukungan komprehensif kepada militer Iran |
Kesepakatan yang kembali dipersoalkan
AS dan Iran disebut menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni untuk menghentikan konflik yang dimulai sejak 28 Februari. Namun, pada 8 Juli, pasukan AS kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran.
Menurut Komando Pusat AS atau CENTCOM, serangan itu merupakan tanggapan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Iran kemudian membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania.
Rangkaian peristiwa tersebut membuat kesepakatan damai itu kembali berada dalam tekanan politik. Bagi parlemen Iran, serangan udara terbaru menjadi alasan utama untuk menuntut pembatalan resmi MoU yang sebelumnya diharapkan dapat meredakan konflik.
