China kembali memperketat pengawasan atas barang berteknologi guna ganda dengan memasukkan 20 perusahaan dan lembaga asal Jepang ke dalam daftar pengendalian ekspor. Status itu membuat eksportir China tidak boleh menyalurkan barang atau jasa kepada entitas yang tercantum tanpa persetujuan lebih dulu.
Dalam pengumuman Kementerian Perdagangan China Nomor 28 Tahun 2026, pembatasan itu berdampak langsung pada akses izin ekspor. Pelaku usaha yang ingin mengirim barang guna ganda ke entitas dalam daftar tidak bisa mengajukan izin umum dan juga tidak dapat memperoleh dokumen ekspor melalui mekanisme pendaftaran serta pengisian informasi.
Daftar 20 entitas Jepang yang dibatasi
Nama-nama yang masuk daftar mencakup perusahaan dari sektor industri, teknologi, hingga energi nuklir. Pembatasan ini menambah ketat jalur perdagangan untuk komponen dan produk tertentu yang dinilai sensitif oleh Beijing.
| Entitas Jepang | Bidang yang Tersirat | Status |
|---|---|---|
| MITSUI E&S Co Ltd. | Industri | Kontrol ekspor |
| Mitsui Bussan Aerospace Co Ltd Maintenance Center | Kedirgantaraan | Kontrol ekspor |
| Terra Drone Corporation | Teknologi drone | Kontrol ekspor |
| ACSL Ltd. | Teknologi drone | Kontrol ekspor |
| Mitsubishi Nuclear Fuel Co Ltd. | Energi nuklir | Kontrol ekspor |
| Japan Nuclear Fuel Limited | Energi nuklir | Kontrol ekspor |
| Fujitsu Network Solutions Limited | Jaringan dan teknologi | Kontrol ekspor |
| Hitachi Advanced Systems Corporation | Sistem canggih | Kontrol ekspor |
| Komatsu Industries Corporation | Industri | Kontrol ekspor |
| Komatsu NTC Ltd. | Industri | Kontrol ekspor |
| OKI Electric Industry Co Ltd. | Elektronik | Kontrol ekspor |
| OKI Com-Echoes Co Ltd. | Elektronik | Kontrol ekspor |
| OKI Circuit Technology Co Ltd. | Elektronik | Kontrol ekspor |
| OKI Nextech Co Ltd. | Teknologi | Kontrol ekspor |
| OKI Engineering Co Ltd. | Teknik | Kontrol ekspor |
| YDK Technologies Co Ltd. | Teknologi | Kontrol ekspor |
| Nihon Denji Sokki Co Ltd. | Peralatan industri | Kontrol ekspor |
| Howa Machinery Ltd. | Mesin | Kontrol ekspor |
| Hosoya Pyro-Engineering Co. | Rekayasa | Kontrol ekspor |
| The Fujikura Parachute Co Ltd. | Perlengkapan khusus | Kontrol ekspor |
Syarat tambahan untuk ekspor tetap bisa diproses
Jika eksportir China tetap ingin mengirim barang ke perusahaan atau lembaga yang masuk daftar, mereka wajib menyampaikan laporan penilaian risiko terhadap entitas terkait. Selain itu, diperlukan komitmen tertulis bahwa barang yang diekspor tidak akan dipakai untuk tujuan yang dapat meningkatkan kemampuan militer Jepang.
Aturan itu membuat proses perdagangan untuk barang tertentu menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Meski demikian, pemerintah China menegaskan bahwa perdagangan normal yang mematuhi hukum tidak akan terdampak.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyebut kebijakan tersebut dijalankan sesuai ketentuan hukum. Ia mengatakan tindakan itu hanya menyasar sebagian kecil entitas di Jepang dan secara khusus menargetkan barang dual-use.
Guo juga menyatakan langkah itu sah dan ditujukan untuk membatasi apa yang dipandang Beijing sebagai kecenderungan neomiliterisme Jepang. Ia berharap Tokyo mengubah sikapnya, memperbaiki kesalahan, dan kembali ke jalur yang dianggap benar oleh China.
Di saat yang sama, Guo menekankan bahwa pembatasan ini tidak ditujukan untuk mengganggu hubungan bisnis normal antara kedua negara. “Entitas Jepang tidak perlu khawatir selama mereka beroperasi dengan iktikad baik dan mematuhi hukum,” ujarnya.
Pola pembatasan yang sudah berulang
Langkah terbaru ini bukan yang pertama. Sejak Januari 2026, Beijing telah membatasi ekspor barang berteknologi guna ganda kepada sejumlah perusahaan Jepang, termasuk pasokan unsur tanah jarang dan mineral penting lain yang disebut berpotensi digunakan dalam teknologi pertahanan.
Pada Februari 2026, China juga memasukkan 20 entitas Jepang lainnya ke dalam daftar serupa. Di antaranya terdapat IHI Corp, Kawasaki Heavy Industries, Subaru Corp, TDK Corp, dan FUJI Aerospace Technology.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan China semakin selektif dalam mengawasi aliran barang yang dinilai sensitif. Namun, Beijing tetap menyampaikan bahwa hubungan bisnis normal dengan Jepang masih dapat berjalan selama aturan dipatuhi dan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian ekspor.
