Pulau Madura menjadi salah satu wilayah utama dalam Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat Tahun 2026. Program ini menempatkan kebutuhan dasar warga sebagai prioritas dengan puluhan proyek infrastruktur, layanan sosial, dan dukungan kesehatan di empat kabupaten.
Di Pulau Madura, Pemprov Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya menyiapkan renovasi 377 rumah tidak layak huni atau RTLH dari total 1.700 unit bantuan renovasi pada tahun anggaran 2026 di wilayah Kodam V/Brawijaya. Rinciannya terdiri dari 94 unit di Bangkalan, 94 unit di Sampang, 94 unit di Pamekasan, dan 95 unit di Sumenep.
| Kabupaten | Jumlah RTLH |
|---|---|
| Bangkalan | 94 unit |
| Sampang | 94 unit |
| Pamekasan | 94 unit |
| Sumenep | 95 unit |
Selain perbaikan rumah warga, program yang dibuka di Alun-alun Bangkalan pada Senin (6/7) itu juga memuat pembangunan 33 jembatan, 52 sumur bor, 20 sekolah, 20 rumah ibadah, dan empat panti asuhan. Rangkaian kegiatan tersebut dilengkapi layanan operasi katarak, operasi bibir sumbing, khitan massal, donor darah, bakti kesehatan, bantuan mesin irigasi, penanaman 2.000 pohon trembesi, serta penyaluran kaki palsu dan kursi roda bagi penyandang disabilitas.
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin. Pemerintah daerah menilai Madura memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih cepat, tetapi masih menghadapi sejumlah hambatan yang harus ditangani bersama.
RTLH menjadi fokus lama yang kembali dipercepat
Perhatian pada RTLH bukan hal baru dalam kerja sama Pemprov Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya. Sinergi di bidang ini sudah berjalan sejak 2009 dan hingga 2025 telah menghasilkan renovasi 154.399 unit RTLH dengan nilai anggaran lebih dari Rp1,24 triliun.
Kerja sama tersebut juga membangun 2.062 jamban keluarga sejak 2019. Program sanitasi itu menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur.
Khofifah menegaskan bahwa pembangunan harus menyentuh kebutuhan warga secara langsung, bukan hanya menghadirkan bangunan fisik. Ia menyebut program ini memadukan unsur fisik, sosial, dan kemanusiaan agar manfaatnya terasa luas.
“Ada program fisik, ada program sosial dan kemanusiaan. Semuanya dibutuhkan oleh masyarakat dan pastinya berdampak langsung bagi mereka,” ujarnya.
Kolaborasi lintas sektor untuk pemerataan
Program Karya Bakti Skala Besar TNI AD 2026 dirancang melalui kolaborasi TNI, pemerintah daerah, kepolisian, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat. Pola kerja ini diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan di empat kabupaten di Pulau Madura.
Khofifah meminta seluruh pihak menjaga semangat gotong royong selama pelaksanaan program. Ia juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran, mutu pekerjaan, dan penyelesaian sesuai target agar hasil pembangunan dapat dipelihara dengan baik.
Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin menyebut keterlibatan TNI merupakan bentuk nyata membantu pemerintah mengatasi kesulitan masyarakat. Menurut dia, pelaksanaan di Madura menunjukkan bahwa pengabdian TNI berorientasi pada kebutuhan warga.
“Kami hadir membantu pemerintah daerah mengatasi kesulitan masyarakat dan mempercepat pembangunan. Tahun ini di Pulau Madura adalah bukti bahwa TNI dan rakyat bukan sekadar semboyan, tetapi pengabdian yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” kata Rudi.
Usai pembukaan, Khofifah dan Rudi meninjau layanan bakti kesehatan, Posko Karya Bakti Skala Besar, serta stan UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Keduanya juga melepas peserta karnaval yang diikuti pelajar, komunitas sepeda antik, dan kelompok musik ul-daul sebagai penanda dimulainya program di wilayah Madura.
