Penguatan data penerima bantuan sosial kini diarahkan langsung ke lapangan lewat perluasan uji coba digitalisasi bansos di 42 kabupaten dan kota. Langkah ini menandai bahwa pembaruan data tidak lagi berhenti di pusat, melainkan ikut melibatkan daerah agar risiko salah sasaran bisa ditekan.
Di balik perluasan itu, pemerintah menempatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai tumpuan utama. Data ini dipakai untuk menyatukan sejumlah basis informasi besar agar warga yang mampu tidak terus tercatat sebagai penerima, sementara warga miskin yang belum masuk daftar bisa segera terdeteksi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memimpin rapat penguatan sistem bersama Badan Pusat Statistik dan Dewan Ekonomi Nasional di kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Pertemuan tersebut menegaskan penggunaan DTSEN untuk seluruh program sesuai arahan Presiden melalui Inpres nomor 4 dan 8.
Saifullah menilai digitalisasi bansos harus berjalan seiring dengan perbaikan data. Ia menyebut DTSEN sebagai benang merah untuk mengoreksi penyaluran bantuan agar kesalahan sasaran tidak terus berulang.
Integrasi data dan validasi yang lebih ketat
Pemerintah menggabungkan sejumlah sumber data ke dalam DTSEN, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, data kemiskinan ekstrem, serta Regsosek 2023 dan 2024. Dengan validasi yang lebih ketat, kepesertaan penerima lama Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai juga bisa dihentikan jika indikator lapangan tidak sesuai.
Ada tiga pendekatan yang kini didorong pemerintah, yaitu pemutakhiran DTSEN, pemanfaatan big data, dan penyempurnaan model pemeringkatan kesejahteraan warga. Kombinasi itu diharapkan membuat penilaian terhadap kondisi sosial ekonomi menjadi lebih presisi.
Dari Banyuwangi ke 42 daerah
Skema pengawasan digital sebelumnya diuji coba di Banyuwangi. Model yang sama kini direplikasi ke 42 kabupaten dan kota di Indonesia, dengan pendaftaran mandiri warga sebagai salah satu mekanisme yang ikut didorong.
Saifullah menilai edukasi publik tetap penting karena literasi digital masyarakat belum merata. Meski begitu, perluasan program tetap dijalankan agar implementasi digitalisasi bansos tidak tertunda.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik menyiapkan instrumen identifikasi kesalahan data yang lebih presisi melalui Sensus Ekonomi 2026. Lembaga itu juga menyiapkan penentuan desil warga dengan dukungan teknologi pemetaan modern.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa digitalisasi berfungsi sebagai alat bantu untuk memudahkan pemutakhiran data agar lebih cepat dan akurat. Dalam model Proxy Means Test, BPS mengombinasikan geotagging, citra satelit, dan foto kondisi rumah pendaftar untuk menghasilkan penilaian yang lebih objektif.
Transparansi dan pengawasan di daerah
Dewan Ekonomi Nasional menyoroti perlunya peninjauan sejawat yang transparan dalam pemodelan data kemiskinan. Anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, menilai keterbukaan, transparency, dan peer review process dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian informasi.
Arief juga mendorong model PMT yang akurat namun tetap sederhana melalui panel ahli pemodelan yang lebih scientific. Menurut dia, pembaruan data paling mutakhir juga perlu didukung self-registration seperti yang sudah dipilotkan di Banyuwangi dan 42 daerah lainnya.
Pengawasan di daerah pun mulai berjalan lebih ketat. Di Kota Padang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyiagakan 1.750 agen pendamping di tingkat RT dan RW untuk membantu warga mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital sebagai syarat akses bantuan.
Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, mengatakan program itu ditujukan untuk mengukur ketepatan bansos yang diterima masyarakat. Kota Padang juga menjadi koordinator wilayah untuk proyek percontohan yang mencakup delapan kabupaten dan kota di Pulau Sumatera.
Verifikasi berbasis gawai pintar di wilayah itu diarahkan untuk menciptakan proses validasi data kemiskinan yang transparan dan akurat. Pemerintah Kota Padang telah mematangkan persiapan melalui rapat koordinasi lintas sektor bersama sejumlah kementerian dan Bank Indonesia.
Pemda setempat kini terus memacu sinergi agar program Digital Bansos siap diluncurkan secara resmi pada Oktober 2026. Dengan perluasan uji coba dan integrasi DTSEN, pemerintah berharap data penerima bantuan makin presisi dan salah sasaran bisa ditekan seminimal mungkin.