Dalam waktu sekitar enam bulan, Satgas Debottlenecking telah menuntaskan 45 hambatan investasi dan bisnis yang sebelumnya menahan laju proyek di Indonesia. Capaian itu datang dari 142 pengaduan yang masuk melalui kanal satgas, dengan 83 kasus sudah dibahas secara transparan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan perkembangan tersebut dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. Di hadapan investor global dan para duta besar negara sahabat, ia menegaskan bahwa mekanisme ini mulai berfungsi sebagai pengurai macet bisnis yang nyata.
Pintu masuk untuk keluhan investor
Kanal Satgas Debottlenecking dibangun untuk menangani berbagai hambatan yang kerap muncul dalam investasi. Persoalannya bisa berupa perizinan, tumpang tindih aturan, hingga kepastian hukum yang belum jelas.
Purbaya menekankan bahwa proses penyelesaian dibuat terbuka agar setiap keputusan bisa dipantau dan dipertanggungjawabkan. Pola kerja seperti ini juga diharapkan membuat pelaku usaha lebih mudah memahami alasan di balik langkah yang diambil pemerintah.
Percepatan investasi mulai terasa
Pemerintah mencatat percepatan investasi yang terdorong lewat satgas tersebut sudah mencapai lebih dari US$ 30 miliar. Dari jumlah itu, sekitar US$ 22 miliar disebut sudah berdampak langsung.
Purbaya menyebut capaian itu sebagai bukti bahwa penyelesaian hambatan tidak berhenti pada administrasi semata. Di lapangan, langkah tersebut ikut membuka jalan bagi proyek bernilai besar yang sebelumnya tertahan.
Masih ada proyek besar yang menunggu dorongan
Meski sejumlah kasus sudah selesai, pemerintah belum menutup pekerjaan di depan mata. Dalam forum yang sama, Purbaya mengatakan masih ada proyek besar yang belum bergerak dan akan terus didorong melalui mekanisme debottlenecking.
Salah satunya proyek investasi di Sumatera dengan nilai sekitar US$ 40 miliar yang disebut belum berjalan selama bertahun-tahun. Pemerintah ingin memastikan proyek yang masuk kanal ini mendapat penanganan cepat agar hambatan tidak berlarut.
Koordinasi lintas lembaga jadi kunci
Penanganan hambatan investasi tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Purbaya menjelaskan bahwa prosesnya melibatkan banyak kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Karena itu, sidang debottlenecking digelar rutin setiap pekan. Model ini dipakai untuk menjaga transparansi sekaligus mempercepat koordinasi antarlembaga saat masalah muncul di lapangan.
Sosialisasi kanal masih harus diperluas
Di sisi lain, Purbaya mengakui belum semua investor asing mengetahui keberadaan kanal pengaduan tersebut. Ia mencontohkan adanya investor asal Swiss yang bahkan masih bertanya ke mana harus mengadu jika menemui kendala bisnis di Indonesia.
Untuk menjawab hal itu, Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri agar sosialisasi menjangkau lebih banyak investor melalui jaringan kedutaan besar Indonesia di berbagai negara. Pemerintah juga menyiapkan kanal pengaduan berbasis website supaya penyampaian kendala menjadi lebih mudah.
Dorongan untuk iklim usaha yang lebih pasti
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menilai debottlenecking penting untuk mempercepat investasi dan memberi kepastian bagi pelaku usaha. Ia menegaskan bahwa kecepatan dan kepastian hukum kini makin menentukan dalam persaingan investasi.
Havas melihat Satgas Debottlenecking bukan sekadar deregulasi, melainkan bagian dari strategi pemerintah memperbaiki iklim usaha nasional. Ia juga menyarankan investor asing berkonsultasi lebih dulu dengan kedutaan besar Indonesia sebelum masuk ke pasar domestik agar proses investasi berjalan lebih lancar.
Pemerintah menaruh harapan besar pada sektor swasta agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melampaui 6%. Dalam pandangan Purbaya, target itu akan sulit dicapai tanpa peran besar dari swasta dan tanpa penyederhanaan hambatan investasi yang masih mengganjal di lapangan.