Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pada tiket pesawat domestik dinilai dapat langsung menekan biaya perjalanan masyarakat. Jika harga tiket menjadi lebih terjangkau, minat bepergian antardaerah berpeluang naik dan pergerakan ekonomi di berbagai wilayah ikut terdorong.
Di negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi udara memegang peran penting dalam menjaga konektivitas antarpulau dan antardaerah. Karena itu, kebijakan yang membuat tiket pesawat lebih ringan dari sisi biaya dipandang dapat memperluas akses masyarakat terhadap mobilitas udara.
Dampak tidak berhenti di maskapai
Pengamat aviasi Alvin Lie menilai efek kebijakan ini tidak hanya terasa pada industri penerbangan. Menurut dia, sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, logistik, hingga UMKM juga berpeluang memperoleh dorongan dari meningkatnya perjalanan domestik.
Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat memiliki hubungan erat dengan distribusi aktivitas ekonomi. Semakin mudah orang bergerak, semakin besar pula peluang perputaran uang di berbagai daerah.
Perbedaan perlakuan pajak ikut disorot
Alvin juga menilai penerapan PPN pada tiket pesawat domestik perlu dievaluasi karena ada perbedaan dengan penerbangan luar negeri. Tiket internasional tidak dikenakan PPN, sementara layanan angkutan penumpang pada moda transportasi publik lain juga tidak dipungut pajak serupa.
Dalam keterangannya, ia menyebut kondisi itu sebagai anomali. Ia mengatakan, “Transportasi publik lainnya tidak dipungut PPN. Bahkan kereta yang paling mewah, bus yang paling mewah pun yang harga tiketnya mendekati harga tiket pesawat kelas ekonomi LCC itu juga tidak dipungut PPN.”
Akses yang lebih luas bagi masyarakat
Dari sisi kebijakan, penghapusan PPN berpotensi membantu kelompok masyarakat yang sensitif terhadap biaya perjalanan. Langkah ini dinilai sejalan dengan kebutuhan Indonesia yang memiliki sebaran wilayah luas dan bergantung pada konektivitas antarpulau.
Jika harga tiket turun, lebih banyak masyarakat dapat menjadikan pesawat sebagai pilihan perjalanan antardaerah. Kondisi tersebut kemudian berpotensi menggerakkan wisata daerah, meningkatkan hunian hotel, mendorong aktivitas restoran, memperkuat jasa logistik, dan membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha kecil.
Pada akhirnya, kebijakan ini dipandang bukan sekadar soal tarif tiket, melainkan soal aksesibilitas transportasi yang dapat memengaruhi daya gerak ekonomi nasional. Dengan konektivitas yang lebih mudah dijangkau, aktivitas bisnis lokal dan pemerataan pertumbuhan di luar pusat ekonomi utama berpeluang ikut bergerak.