Jumlah posyandu di Jawa Timur tergolong besar dan menjadi modal penting dalam memperluas layanan dasar ke tingkat warga. Tercatat ada 46.414 posyandu yang didukung 301.013 kader kesehatan dan tersebar di seluruh wilayah provinsi.
Khofifah Indar Parawansa menilai jaringan itu bisa dimanfaatkan lebih maksimal jika posyandu terus bertransformasi. Gubernur Jawa Timur tersebut menekankan bahwa layanan berbasis enam standar pelayanan minimal atau SPM dapat membuat pelayanan publik lebih dekat, lebih cepat, dan lebih mudah dijangkau masyarakat.
Dalam peringatan Hari Posyandu Nasional di Surabaya, Khofifah menyampaikan bahwa posyandu kini tidak lagi dipahami hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan. Ia melihat posyandu telah berkembang menjadi pusat layanan terpadu yang mampu menyentuh berbagai kebutuhan warga di tingkat desa dan kelurahan.
Layanan tidak lagi berhenti di kesehatan
Khofifah menjelaskan bahwa posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan yang menampung partisipasi warga. Fungsi itu membuat posyandu tidak hanya hadir sebagai pelaksana layanan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan lokal.
Dengan posisi seperti itu, posyandu dinilai dapat memperpendek jarak antara warga dan layanan dasar. Pola kerja yang melibatkan warga secara langsung juga menguatkan pembangunan dari bawah dengan semangat gotong royong.
Pendekatan enam SPM membuat ruang kerja posyandu menjadi lebih luas. Layanan yang terintegrasi mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat atau trantibumlinmas.
Mendekatkan pelayanan ke warga
Model layanan berbasis enam SPM dianggap menjawab kebutuhan warga yang selama ini kerap harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan. Khofifah menilai posyandu dapat menjadi ruang layanan yang inklusif sekaligus tempat warga menyampaikan aspirasi secara langsung.
Peran tersebut dinilai memberi dampak pada kualitas pelayanan publik karena kebutuhan masyarakat bisa tertangani lebih cepat dan lebih tepat. Di sisi lain, posyandu juga ikut mendukung pembangunan desa secara partisipatif dan mendorong kesejahteraan keluarga.
Khofifah menautkan penguatan layanan dasar itu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketika pelayanan hadir lebih dekat, persoalan di lapangan bisa ditangani tanpa proses yang berbelit dan tanpa menunggu terlalu lama.
Kader jadi penggerak utama
Perhatian khusus juga diberikan kepada para kader posyandu yang bekerja langsung bersama masyarakat. Khofifah menyampaikan apresiasi atas dedikasi mereka karena perannya dinilai penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warga.
Para kader tidak hanya menjalankan pelayanan teknis. Mereka juga menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat dan membantu menjaga kedekatan sosial yang membuat posyandu tetap dipercaya di lingkungan masing-masing.
Kehadiran kader membuat persoalan warga lebih mudah terpantau dari tingkat paling dasar. Dari situ, posyandu dapat berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan program pemerintah di level lokal.
Sinergi dibutuhkan agar peran posyandu menguat
Khofifah menegaskan bahwa transformasi posyandu tidak dapat berjalan sendiri. Dukungan pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi faktor penting agar layanan berbasis komunitas ini bisa terus berkembang secara kuat dan berkelanjutan.
Jika sinergi itu berjalan baik, posyandu dapat tetap menjadi pusat layanan terpadu yang dekat dengan warga. Peran tersebut sekaligus memperkuat arah pembangunan yang mendorong kualitas hidup masyarakat dan menjaga langkah menuju Indonesia Emas.