Jawa Tengah mulai menyiapkan perlindungan yang lebih rapat untuk santri dengan mendorong pembentukan satgas anti-bullying dan anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pondok pesantren. Langkah ini diarahkan untuk menjangkau sekitar 555 ribu santri yang tersebar di 5.451 pondok pesantren di wilayah tersebut.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menilai perlindungan santri tidak cukup dijalankan setelah masalah muncul. Ia mendorong sistem yang terintegrasi sejak awal agar pencegahan dan penanganan kekerasan bisa berjalan lebih cepat dan terarah.
Pengawasan pesantren diperkuat
Penguatan perlindungan santri disiapkan melalui sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama atau RMI NU Jawa Tengah. Tahap awal yang disiapkan adalah edukasi ke pesantren-pesantren sebelum pembentukan satgas anti-bullying dan anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Taj Yasin menyampaikan arah kebijakan itu saat menghadiri Halaqah Interaktif Pengasuh Pesantren Putri Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Banjarnegara. Dalam forum itu, ia menekankan bahwa pesantren perlu memiliki sistem perlindungan yang menyentuh banyak sisi kehidupan santri.
Layanan kesehatan dan pendampingan mental ikut disiapkan
Perlindungan yang dibangun tidak hanya menyasar pengawasan perilaku di lingkungan pesantren. Pemprov Jateng juga mengintegrasikan program Dokter Spesialis Keliling atau Spelling dengan program anjangsana pesantren yang dijalankan RMI NU Jawa Tengah agar layanan kesehatan bisa masuk langsung ke pondok pesantren.
Selain layanan fisik, pemerintah juga menyiapkan pendampingan dari psikolog dan psikiater. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan santri dari sisi mental dan emosional, terutama karena banyak kasus kekerasan tidak terungkap lantaran korban takut berbicara.
Kanal aduan khusus sedang dirumuskan
Taj Yasin menyebut Pemprov Jateng tengah merumuskan kanal aduan khusus yang bisa diakses secara profesional. Opsi yang disiapkan termasuk layanan telemedis agar pelaporan dan penanganan bisa dilakukan dengan lebih aman dan mudah dijangkau.
Ia menegaskan pesantren harus menjadi ruang aman bagi santri. Ruang itu tidak hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat memperoleh perlindungan emosional dan psikologis.
Dukungan dari pemerintah pusat dan pengasuh pesantren
Perhatian terhadap perlindungan santri juga mendapat dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menyebut perlindungan anak sebagai agenda strategis nasional.
Menurut Arifatul, pesantren punya peran penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman. Hal itu karena pesantren menjalankan fungsi pengasuhan selama 24 jam penuh, sehingga Kementerian PPPA siap berkolaborasi dengan Pemprov Jateng dan pengelola pesantren untuk mewujudkan pesantren ramah anak dan ramah perempuan.
Di sisi lain, RMI NU Jawa Tengah menilai perlindungan santri tidak bisa dipisahkan dari penguatan sumber daya manusia. Ketua RMI NU Jawa Tengah, Ahmad Fadlullah Turmudzi, mengatakan pihaknya sudah melakukan konsolidasi dan pendampingan ke pesantren di berbagai daerah selama dua tahun terakhir.
Dari proses itu, RMI melihat kebutuhan mendesak pada pola pengasuhan, peningkatan kapasitas pembimbing, dan sistem perlindungan yang lebih terstruktur. Tahun ini, RMI fokus pada pelatihan musyrif-musyrifah atau pembimbing di seluruh kabupaten/kota.
Ahmad Fadlullah juga menyoroti besarnya ekosistem pesantren di Jawa Tengah. Dengan 5.451 pondok pesantren dan sekitar 555 ribu santri, ia menilai perlindungan di lingkungan pesantren perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.
Dalam halaqah tersebut, para pengasuh pesantren se-Jawa Tengah juga menyampaikan rekomendasi pembentukan Satgas Perlindungan Santri atau SPS di seluruh pondok pesantren. Usulan itu diharapkan menjadi fondasi penguatan sistem perlindungan santri agar pesantren tetap menjadi ruang pendidikan yang aman, nyaman, dan menjunjung tinggi nilai kasih sayang.
