Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, dan Yordania kini kembali masuk dalam sorotan setelah Donald Trump mendorong mereka bergabung ke Abraham Accords. Melalui Truth Social, Trump menekan sejumlah negara Timur Tengah agar menormalisasi hubungan dengan Israel, sementara isu Palestina tetap menjadi hambatan paling besar.
Dorongan itu langsung menarik perhatian karena banyak ibu kota Arab masih menempatkan pembentukan negara Palestina sebagai syarat utama dalam setiap pembicaraan dengan Israel. Di sisi lain, Trump justru ingin proses normalisasi bergerak lebih cepat dan lebih luas.
Trump menyebut sebagian besar negara di kawasan sebenarnya sudah siap melangkah. Ia juga memberi tekanan khusus kepada Arab Saudi dan Qatar, sambil menyiratkan bahwa pihak yang menolak bergabung menunjukkan niat buruk.
Tekanan yang ingin dihidupkan lagi
Abraham Accords menjadi salah satu instrumen politik luar negeri yang kembali didorong Trump. Bagi Trump, kesepakatan itu bukan sekadar hubungan diplomatik, melainkan jalan untuk membangun kawasan yang lebih kuat secara ekonomi.
Ia bahkan mengatakan Iran akan diterima bila mau bergabung dalam koalisi tersebut. Dalam pandangannya, Timur Tengah bisa menjadi wilayah yang “bersatu, kuat, dan sangat makmur secara ekonomi” jika negara-negara di dalamnya memilih jalur normalisasi.
Abraham Accords pertama kali dimediasi Amerika Serikat pada masa jabatan pertama Trump. Kesepakatan itu membuka normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
Nama perjanjian itu diambil dari Nabi Ibrahim atau Abraham, sosok yang dihormati dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Isi kesepakatannya mencakup perdamaian, dialog, serta kerja sama di bidang perdagangan, sains, seni, dan kesehatan.
Mengapa Palestina tetap menjadi titik krusial
Meski mendapat pujian dari pendukungnya sebagai terobosan diplomatik, Abraham Accords juga menuai kritik. Sejumlah pengamat menilai normalisasi dengan Israel justru mengurangi tekanan internasional untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Analis Timur Tengah Khaled Elgindy, seperti dilansir DW, menilai kesepakatan itu melemahkan posisi tawar Palestina. Ia juga menyebut Abraham Accords membuat pembentukan negara Palestina tidak lagi menjadi syarat utama dalam normalisasi hubungan.
Pandangan itu menjelaskan mengapa ajakan Trump tidak mudah diterima. Bagi banyak negara Arab, isu Palestina tetap dianggap fondasi utama sebelum hubungan yang lebih dekat dengan Israel dibangun.
Arab Saudi termasuk negara yang masih menegaskan sikap tersebut. Riyadh menyatakan normalisasi dengan Israel harus disertai kemajuan nyata menuju pembentukan negara Palestina.
Sikap itu membuat peluang Arab Saudi masuk ke Abraham Accords masih terbuka, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda yang dekat. Qatar juga dipandang sulit bergabung karena selama ini berperan sebagai mediator netral di kawasan.
Posisi Doha semakin rumit karena negara itu dikenal mendukung perjuangan Palestina. Dengan peran seperti itu, Qatar belum cocok dengan kerangka normalisasi yang diinginkan Trump.
Iran hampir pasti menolak ajakan tersebut. Permusuhan terhadap Israel tetap menjadi bagian penting dari kebijakan politik Teheran, sehingga peluangnya bergabung ke dalam koalisi itu dinilai sangat kecil.
Di tengah hambatan tersebut, Trump tetap berupaya menampilkan Abraham Accords sebagai formula politik dan ekonomi untuk mengubah wajah Timur Tengah. Namun selama tuntutan kemerdekaan Palestina belum mendapat jawaban yang dianggap memadai, dorongan agar negara-negara Arab mendekat ke Israel tampaknya masih akan menghadapi penolakan keras.
Source: www.suara.com
