Pemerintah menempatkan pembangunan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa sebagai salah satu agenda penting untuk memperkuat konektivitas nasional. Dorongan ini juga dikaitkan langsung dengan upaya menurunkan biaya logistik yang selama ini masih menjadi beban bagi distribusi barang antardaerah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menilai pemerataan transportasi berbasis rel tidak bisa lagi ditunda. Dalam rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, ia menekankan bahwa pengembangan rel di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi perlu dipacu agar ketimpangan infrastruktur antarwilayah tidak semakin melebar.
Rel dipandang sebagai penggerak mobilitas dan ekonomi
AHY menyebut pembangunan kereta api tidak boleh dipahami hanya sebagai penambahan lintasan baru. Menurut dia, jaringan rel harus mampu mendukung pergerakan orang, memperlancar distribusi barang, dan menghidupkan aktivitas ekonomi di daerah.
Pandangan itu sejalan dengan kebutuhan konektivitas yang lebih merata di luar Jawa. Dengan sistem transportasi yang terhubung, wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal dari sisi infrastruktur dapat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh.
Pemanfaatan kereta api masih jauh dari optimal
Meski memiliki potensi besar, porsi angkutan berbasis rel di Indonesia masih tergolong kecil. AHY memaparkan bahwa angkutan penumpang melalui kereta api baru mencapai 4 persen, sementara angkutan logistik masih berada di angka 1 persen.
Angka tersebut dinilai belum mencerminkan keunggulan kereta api sebagai moda transportasi yang efisien. Selain itu, kontribusi emisinya disebut kurang dari 1 persen, sehingga rel dipandang layak diperkuat sebagai bagian dari masa depan transportasi nasional yang lebih berkelanjutan.
Kalimantan dan Sulawesi menjadi perhatian utama
Dari sejumlah wilayah, Kalimantan disebut sebagai tantangan paling menonjol karena belum memiliki jaringan kereta api sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur rel antara Jawa dan luar Jawa masih sangat lebar.
Di Sulawesi, persoalannya berada pada tahap penguatan fungsi jaringan yang sudah ada. AHY menekankan perlunya menghubungkan jalur rel dengan kawasan industri agar moda ini benar-benar bisa dipakai untuk pengiriman barang dan mendukung pergerakan ekonomi.
Rencana besar hingga ribuan kilometer jalur baru
Pemerintah menyiapkan tambahan jaringan kereta api hingga 14.000 kilometer serta reaktivasi jalur-jalur lama. Rencana tersebut diarahkan untuk jangka panjang sampai 2045 dan membutuhkan dana sekitar Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun.
Besarnya kebutuhan investasi membuat pemerintah tidak ingin bergantung pada APBN semata. AHY mendorong penggunaan skema pembiayaan kreatif melalui kolaborasi dengan sektor swasta agar pembangunan bisa berlangsung lebih cepat dan tetap berkelanjutan.
Daerah diminta ikut menyiapkan dukungan anggaran
Selain soal pendanaan nasional, AHY juga meminta pemerintah daerah ikut menyediakan anggaran transportasi publik secara proporsional. Ia menilai pembangunan infrastruktur rel harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar beban belanja yang menekan fiskal.
Ia juga menegaskan bahwa jalur kereta tidak dapat berdiri sendiri. Infrastruktur ini perlu terhubung dengan tata ruang dan pusat-pusat ekonomi wilayah supaya manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
Dampak yang dituju adalah efisiensi logistik
Percepatan pembangunan rel di luar Jawa pada akhirnya diarahkan untuk memberi dampak langsung pada ongkos distribusi barang. Jika konektivitas antardaerah membaik, arus logistik berpeluang menjadi lebih efisien dan tidak terlalu bergantung pada moda yang lebih mahal.
Karena itu, penguatan jaringan kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi diposisikan bukan hanya sebagai urusan transportasi. Kebijakan tersebut juga dipandang sebagai strategi ekonomi untuk memperkuat daya saing wilayah dan menekan biaya logistik nasional.
