Pemanfaatan AI di sektor kesehatan Indonesia mulai diarahkan sebagai penopang layanan, bukan pengganti tenaga kesehatan. Di tengah beban administrasi yang tinggi, teknologi ini diproyeksikan membantu pekerjaan yang selama ini menyita waktu nakes dan mempercepat pengolahan data kesehatan nasional.
Namun, dorongan itu datang bersama peringatan keras soal keamanan data, bias algoritma, dan keselamatan pasien. Karena itu, pembahasan AI di layanan kesehatan kini bergerak ke satu titik penting: mencari jalan tengah agar manfaat teknologi tetap besar tanpa mengorbankan aspek kemanusiaan.
Beban tenaga kesehatan masih berat
Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Eko Sulistijo menyebut tantangan utama kesehatan di Indonesia masih bertumpu pada akses layanan dan sebaran sumber daya manusia kesehatan. Kondisi geografis membuat jutaan masyarakat belum terlayani optimal, sementara tenaga kesehatan juga masih dibebani urusan administratif yang besar.
Eko menyampaikan bahwa dalam studi global, satu dari tiga tenaga kesehatan mengalami burnout. Ia menegaskan, tekanan itu bukan hanya datang dari layanan pasien, tetapi juga karena sekitar 20%–30% waktu kerja habis untuk administrasi.
Masalah tersebut ikut diperparah oleh sistem informasi kesehatan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Di Indonesia, lebih dari 10.300 puskesmas, sekitar 3.000 rumah sakit, dan lebih dari 16.000 klinik masih menggunakan sistem yang berbeda-beda.
Akibatnya, duplikasi input data masih sering terjadi dan menambah beban kerja tenaga kesehatan. Kemenkes kemudian mendorong integrasi data melalui platform Satusehat yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir.
Satusehat menjadi fondasi data untuk AI
Menurut Eko, hampir seluruh fasilitas layanan kesehatan telah terhubung dengan Satusehat. Pemerintah menargetkan integrasi itu bisa mencapai 100% pada tahun ini.
Integrasi tersebut dinilai penting karena menjadi dasar pemanfaatan AI untuk pengelolaan data kesehatan nasional. Data yang dihimpun mencakup rekam medis pasien, informasi tenaga kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, proses pelayanan, hingga penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
Eko menjelaskan bahwa ke depan seluruh data pasien akan menjadi satu big data yang dapat dipakai bukan hanya untuk klaim JKN, tetapi juga untuk kepentingan tenaga medis. Dalam kerangka itu, AI diharapkan membantu pengolahan data dalam skala besar agar layanan lebih tepat sasaran.
Karena skala data yang sangat besar, pemerintah juga menaruh perhatian pada keamanan. Kemenkes mendorong kerja sama dengan lembaga otorisasi siber seperti Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.
AI dipakai sebagai jembatan di layanan primer
Pemanfaatan AI di sektor kesehatan saat ini diprioritaskan pada layanan primer, terutama puskesmas. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini masih menghadapi keterbatasan alat kesehatan dan tenaga medis yang mampu mengoperasikan perangkat diagnostik seperti ultrasonografi atau USG hingga X-Ray.
Dalam kondisi itu, AI ditempatkan sebagai jembatan sementara agar layanan tetap berjalan. Eko menyebut penyediaan alat kesehatan idealnya diiringi penyediaan SDM nakes, tetapi untuk saat ini AI dapat menjadi bridging.
Penerapan semacam ini menunjukkan bahwa AI belum diposisikan sebagai pengganti tenaga kesehatan. Sebaliknya, teknologi diarahkan untuk membantu keterbatasan yang masih terjadi di lapangan.
Kemenkes juga telah membentuk Komite AI yang melibatkan akademisi, dokter, regulator, dan praktisi teknologi. Komite ini disiapkan untuk menyusun arah kebijakan pemanfaatan AI di sektor kesehatan agar tidak berjalan tanpa panduan yang jelas.
Dunia usaha melihatnya sebagai investasi jangka panjang
Dari sisi dunia usaha, pandangan yang muncul cenderung lebih optimistis. Anggota Apindo yang berfokus pada bidang kesehatan digital, Doddy Darmawan, menilai AI seharusnya dipahami sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang.
Ia menilai masih banyak perusahaan yang keliru menilai keberhasilan AI hanya dari dampaknya terhadap laba dalam waktu singkat. Menurutnya, hasil implementasi AI tidak akan langsung terlihat hari ini atau bulan depan.
Doddy menegaskan bahwa AI bukan alat penghematan instan, melainkan investasi agar perusahaan bisa tumbuh lebih besar. Dalam pandangannya, hubungan antara AI dan tenaga kerja harus saling melengkapi, bukan saling meniadakan.
Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan yang ingin berkembang perlu terus berinvestasi pada teknologi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Jika diskusi tentang AI justru mengarah pada penggantian tenaga kerja, hal itu dinilai sebagai kemunduran bisnis.
Risiko tetap harus diawasi ketat
Meski menawarkan efisiensi, penggunaan AI di sektor kesehatan tetap menyimpan risiko serius. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dari unsur pekerja, Afif Johan, mengingatkan bahwa setiap inovasi di bidang ini harus tetap berpusat pada manusia.
Afif menekankan pentingnya menjaga keadilan layanan dan keberlanjutan finansial program JKN. Ia juga menilai penggunaan AI perlu diawasi ketat karena menyangkut data pribadi peserta, transparansi algoritma, dan potensi bias sistem.
BPJS Kesehatan sendiri disebut telah memanfaatkan AI melalui sejumlah inisiatif seperti Siska JKN, Smart Claim, serta analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan dan deteksi fraud. Meski begitu, Afif menilai pemanfaatan itu tetap harus berada dalam koridor pengawasan yang kuat.
Ia mengingatkan adanya risiko keamanan siber, kebocoran data, dan kesalahan algoritma yang bisa menimbulkan konsekuensi hukum serius bagi berbagai pihak, termasuk dokter yang mengambil keputusan medis. Karena itu, kepatuhan pada lapisan aturan yang lengkap dinilai menjadi syarat mutlak.
Afif menegaskan bahwa AI harus tetap menjadi pendukung, bukan pengganti keputusan profesional tenaga kesehatan maupun penyelenggara JKN. Dalam sektor kesehatan, teknologi hanya akan efektif jika benar-benar melayani manusia, bukan sebaliknya.
