Pemerintah mempercepat pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat layanan publik, dengan fokus awal pada penyaluran bantuan sosial dan perluasan basis pajak. Kunci dari strategi itu adalah penggabungan data lintas lembaga agar kebijakan negara bisa berjalan lebih tepat sasaran dan lebih efisien.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai integrasi data menjadi fondasi utama dalam pembangunan sistem pemerintahan digital. Ia menyebut Indonesia punya peluang besar mengembangkan AI karena jumlah penduduknya diproyeksikan mendekati 300 juta jiwa pada tahun depan.
Data bansos digabung dalam satu ekosistem
Menurut Luhut, ia telah menjelaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sekitar 80% sistem Government Technology atau GovTech untuk digitalisasi program bansos sudah saling terhubung. Ia menyebut bahwa sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga strategis berhasil digabungkan ke dalam satu ekosistem berbasis AI.
Ekosistem tersebut mencakup sejumlah platform digital pemerintah, seperti Portal Perlinsos, OSS, Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, dan INAku. Keterhubungan antarsistem itu diharapkan membuat verifikasi lebih akurat, menekan risiko data ganda, serta memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan.
AI diarahkan untuk keputusan yang lebih tepat
Luhut menekankan bahwa penggunaan AI tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Dalam urusan bansos, sistem yang terintegrasi memungkinkan pemerintah memilah penerima dengan lebih baik sehingga bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Ia juga menyoroti bahwa digitalisasi tidak berhenti pada pembagian bantuan, melainkan menyangkut efisiensi penyelenggaraan program negara secara keseluruhan. Dengan data yang tersambung, pemerintah dapat melihat hubungan antara bantuan sosial, pembinaan usaha, dan peluang peningkatan ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.
Dari penerima bantuan ke pelaku usaha
Salah satu arah kebijakan yang didorong adalah mengubah penerima bantuan yang sudah tepat sasaran menjadi pelaku usaha baru. Dalam skema yang dijelaskan Luhut, masyarakat yang masuk kategori on-target dapat memperoleh subsidi tunai sekitar Rp5,4 juta, lalu diarahkan ke pembinaan usaha atau akses Kredit Usaha Rakyat.
Menurut dia, pendekatan tersebut lebih produktif dibandingkan pemberian bansos berulang tanpa transisi ekonomi yang jelas. Dengan data yang lebih lengkap, penerima bantuan bisa dikelompokkan untuk masuk ke pembinaan UMKM, lalu didorong naik kelas agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
UMKM dan pajak menjadi target lanjutan
Luhut juga menyoroti potensi besar sektor UMKM di Indonesia yang mencapai sekitar 64 juta unit. Ia menilai sektor ini dapat menjadi sumber penting untuk meningkatkan rasio pajak nasional jika lebih banyak pelaku usaha masuk ke dalam sistem yang terdata dan aktif secara ekonomi.
Ia menambahkan, peningkatan jumlah pembayar pajak akan berdampak langsung pada penerimaan negara. Sistem yang terkoneksi dengan National Single Window di Kementerian Keuangan disebut dapat membantu memperkuat pengawasan dan perluasan basis pajak secara bertahap, tanpa mengganggu pertumbuhan pelaku usaha kecil.
Bagi pemerintah, penggabungan data lintas kementerian, pemanfaatan AI, dan integrasi layanan digital menjadi fondasi untuk memperbaiki bansos, membesarkan UMKM, dan memperluas penerimaan pajak dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Arah kebijakan ini dinilai bisa membuka lebih banyak lapangan kerja sekaligus memperkuat tata kelola ekonomi digital Indonesia.
