Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan di daerah akan menjadi ujian awal bagi Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur yang baru, Hasoloan Manalu. Menurut dia, sinergi yang kuat dengan para pemangku kepentingan daerah menjadi kunci agar pengawasan internal berjalan efektif.
Khofifah menyampaikan pesan itu saat pengukuhan Hasoloan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Ia menilai Jawa Timur sebagai Bumi Majapahit yang menjunjung nilai moderasi, toleransi, kerukunan, dan kegotongroyongan, sehingga komunikasi antarpihak perlu terus diperkuat.
Dalam pandangan Khofifah, tugas pengawasan internal tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan banyak pihak. Karena itu, ia berharap amanah yang diemban Hasoloan dapat dijalankan dengan baik dan sejalan dengan kebutuhan pemerintahan di Jawa Timur.
BPKP Diminta Menjaga Irama Dengan Pemerintah Daerah
Hasoloan Manalu menyebut pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan diri kepada para mitra kerja. Ia menegaskan kehadirannya di Jawa Timur akan diarahkan untuk memperkuat kontribusi BPKP melalui peran pengawasan internal.
Ia juga menempatkan komunikasi dan sinergi sebagai langkah awal yang paling penting. Menurut Hasoloan, perbaikan tata kelola pembangunan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas tidak dapat dikerjakan BPKP seorang diri tanpa dukungan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.
Peran BPKP Masih Menjadi Mitra Strategis
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menilai BPKP selama ini merupakan mitra strategis pemerintah daerah. Ia menyebut peran itu penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan di Jawa Timur.
Adhy mengatakan pemerintah provinsi kerap meminta pendampingan dan pengawasan dari BPKP untuk mengidentifikasi persoalan yang sudah terjadi maupun potensi masalah yang bisa muncul. Hasil pengawasan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui perencanaan yang sesuai dengan ketentuan.
Dengan pembagian peran seperti itu, BPKP diharapkan tetap menjadi pengawal penting bagi kualitas kebijakan dan pelaksanaan program di daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut menjaga keterbukaan dan memperkuat kerja sama agar pengawasan menghasilkan perbaikan yang nyata.
