ASN kini dituntut bukan hanya cepat dalam bekerja, tetapi juga tepat saat menyampaikan informasi kepada publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan bahwa akurasi informasi menjadi dasar penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Rini menyampaikan bahwa keterbukaan informasi harus berjalan bersama komunikasi yang jujur, jelas, kredibel, dan dapat dipercaya. Dalam pandangannya, informasi merupakan aset strategis organisasi karena dapat memengaruhi keputusan masyarakat secara langsung.
Keterbukaan bukan sekadar kewajiban
Dalam PPID Sharing 2026 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rini menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup dipahami sebagai kewajiban hukum. Ia menyebut keterbukaan juga menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Ia juga mengingatkan bahwa semakin terbuka sebuah organisasi, semakin besar tanggung jawabnya memastikan komunikasi publik tidak bias dan mudah dipahami. Karena itu, informasi yang disampaikan harus terbuka dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.
Empat langkah yang perlu diperkuat
Rini menyebut ada empat langkah utama yang perlu diperkuat dalam keterbukaan informasi. Empat langkah itu adalah peningkatan kualitas informasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, serta hubungan yang baik dengan media dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut dia, keempat hal tersebut saling terkait karena keterbukaan yang baik tidak hanya bergantung pada isi informasi, tetapi juga pada kemampuan aparatur mengelola dan menyampaikannya. Di titik ini, kualitas layanan kepada masyarakat ikut ditentukan oleh ketepatan pesan yang diterima publik.
ASN diminta tidak sembarangan berbicara
Rini meminta setiap ASN memastikan informasi yang disampaikan benar, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan ASN tidak boleh sembarangan memberi informasi, tidak boleh bohong, dan harus menyampaikan kebijakan secara jelas, etis, serta mudah dipahami masyarakat.
Ia menilai setiap ASN merupakan representasi pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, cara ASN berbicara dan menyampaikan kebijakan akan ikut membentuk tingkat kepercayaan publik terhadap negara.
PPID, media, dan partisipasi masyarakat
Dalam konteks pengelolaan informasi publik, Rini menekankan pentingnya peran PPID dan atasan PPID. Keduanya harus memastikan informasi tersedia, mudah diakses, dikelola secara cepat dan tepat, serta disampaikan sesuai ketentuan.
Rini juga menyoroti peran ASN sebagai penggerak partisipasi masyarakat. Ia menyebut keterbukaan dapat mendorong publik lebih aktif menyampaikan masukan melalui lapor.go.id yang dapat digunakan seluruh instansi pemerintah untuk melihat keluhan masyarakat.
PPID Sharing 2026 Kementerian PANRB turut menghadirkan praktisi komunikasi Becky Tumewu dan Wahyu Wiwoho. Becky menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, berbasis kebenaran, empati, dan respons cepat, sementara Wahyu menyoroti transparansi dan keterbukaan sebagai kunci kepercayaan publik di era keterbukaan informasi.