Pemerintah memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak lagi menggunakan patokan Rp268 triliun. Perubahan itu berjalan seiring perombakan tata kelola, termasuk kemungkinan penyesuaian biaya makanan berdasarkan kondisi harga di masing-masing daerah.
Skema biaya per porsi menjadi salah satu titik penting dalam evaluasi tersebut. Badan Gizi Nasional menilai nominal Rp15.000 tidak harus diterapkan seragam karena harga pangan antarwilayah berbeda.
Penyesuaian ini diarahkan agar pembiayaan program lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah belum mengumumkan angka anggaran baru maupun nilai pemangkasan secara resmi.
Biaya per Porsi Tidak Lagi Seragam
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penetapan nilai per porsi perlu mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah. Pendekatan satu tarif dinilai tidak selalu mencerminkan perbedaan biaya bahan pangan di berbagai lokasi.
Selain skema per porsi, BGN juga menyiapkan refocusing anggaran dan mencari pola pembiayaan yang disebut lebih adil. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses perbaikan tata kelola MBG yang masih berlangsung.
| Aspek Evaluasi | Data atau Arah Kebijakan | Tujuan |
|---|---|---|
| Patokan anggaran awal | Rp268 triliun tidak lagi digunakan | Menyusun anggaran yang lebih efisien |
| Biaya per porsi | Rp15.000 tidak harus sama di semua daerah | Menyesuaikan harga pangan wilayah |
| Titik layanan | 27.469 titik akan ditata kembali | Merapikan pelaksanaan program |
| Titik pembangunan | Sekitar 13.000 titik bertanda centang biru | Memantau titik yang dibangun BGN |
Ribuan Titik Layanan Diperiksa
Penataan anggaran juga berkaitan dengan pemeriksaan titik SPPG yang telah berjalan. BGN ingin merapikan titik-titik yang sudah tercatat dalam pelaksanaan program sebelumnya sebelum keputusan anggaran akhir ditetapkan.
Agustina menyebut terdapat 27.469 titik yang akan kembali ditata dalam proses tersebut. BGN juga memberi perhatian pada titik layanan yang masih dibangun.
Sekitar 13.000 titik telah memperoleh tanda centang biru dan dibangun oleh BGN. Pengecekan ini berjalan bersamaan dengan penyusunan basis data penerima manfaat program.
Basis data penerima diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program yang lebih tertata. Data tersebut menjadi salah satu elemen yang diperhitungkan dalam evaluasi pembiayaan MBG.
Pembahasan Angka Final Belum Selesai
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pembahasan mengenai efisiensi anggaran akan dilanjutkan bersama Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang. Pertemuan itu direncanakan berlangsung pada akhir pekan.
Usai paparan APBN KiTA pada Selasa, 21 Juli 2026, Purbaya mengatakan nominal Rp170 triliun maupun angka lain belum dapat dipastikan. Ia menyebut pembahasan angka tersebut masih menunggu pertemuan dengan pimpinan BGN.
Agustina menegaskan anggaran MBG telah jauh berkurang dari angka awal Rp268 triliun. Namun, ia belum memaparkan nominal terbaru karena penataan belum rampung.
Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu bulan untuk mencari solusi perbaikan tata kelola program. Hasil penataan biaya per porsi, titik layanan, dan data penerima manfaat akan menjadi dasar penetapan anggaran MBG berikutnya.
