Argentina sedang menyiapkan rancangan undang-undang yang bisa membuka jalan bagi perusahaan dijalankan oleh kecerdasan buatan. Jika aturan itu disahkan, negara tersebut berpotensi menjadi yang pertama memiliki kategori hukum khusus untuk perusahaan non-manusia.
Langkah ini muncul di tengah dorongan pemerintah Javier Milei untuk menjadikan Argentina lebih ramah terhadap model bisnis berbasis AI dan blockchain. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya menciptakan iklim yang lebih baik bagi investasi baru.
Masih ada pengawasan manusia
Meski konsepnya terdengar radikal, rancangan itu tidak sepenuhnya menghapus peran manusia. RUU tersebut tetap mewajibkan adanya administrator manusia yang mengawasi operasional perusahaan otomatis.
Aturan itu juga menegaskan bahwa penggunaan AI dalam pengambilan keputusan tidak menghapus tanggung jawab pengurus perusahaan. Artinya, perusahaan tetap harus memikul akibat atas kerugian yang ditimbulkan oleh AI maupun sistem algoritma yang dipakai.
Direktur Weinberg Center for Corporate Governance di University of Delaware, Lawrence Cunningham, menilai langkah menghapus peran manusia sepenuhnya masih terlalu jauh. Ia menyebut usulan itu sebagai langkah berani, tetapi menegaskan bisnis tanpa divisi sumber daya manusia belum berarti dunia berubah total.
Daya tarik bagi investor teknologi
Di balik perdebatan itu, rancangan ini dipandang sebagai sinyal bahwa Argentina ingin memberi kepastian hukum bagi perusahaan otomatis. Pengacara korporasi Maria Gisele Cano mengatakan telah menerima lebih dari belasan pertanyaan dari pelaku usaha di Argentina maupun luar negeri terkait proposal tersebut.
Ia menilai aturan khusus seperti ini bisa membantu investor yang membutuhkan kepastian. Profesor hukum University of Alabama, Yonathan Arbel, juga melihat peluang besar bila Argentina mampu membangun lingkungan bisnis yang ramah terhadap AI.
Arbel menyarankan agar regulasi itu ikut mengatur identitas digital bagi agen AI. Menurut dia, langkah tersebut penting agar interaksi dengan individu maupun perusahaan bisa berlangsung lebih aman dan jelas.
DAO, blockchain, dan masalah akuntabilitas
Rancangan Milei juga mencakup pembentukan perusahaan berbentuk Decentralized Autonomous Organization atau DAO. Model ini memungkinkan anggota memberikan suara memakai token digital, tetapi mantan Presiden Bitcoin Argentina Ricardo Mihura Estrada menilai kewajiban identifikasi pengguna token akan sulit diterapkan.
Ia mengatakan niat pemerintah baik, namun praktik di dunia blockchain tidak sesederhana itu. Pemerintah Argentina menegaskan identifikasi pengguna token adalah persyaratan keamanan minimum, sementara DAO yang ingin tetap anonim masih boleh beroperasi meski tidak akan mendapat manfaat hukum dari aturan tersebut.
Kritik lain datang dari sejarawan Israel Yuval Noah Harari, yang mengingatkan bahwa kewenangan terlalu besar kepada AI dapat mengurangi akuntabilitas perusahaan. Kekhawatiran itu menambah daftar pertanyaan soal siapa yang harus bertanggung jawab ketika keputusan mesin menimbulkan dampak hukum atau kerugian bisnis.
Ambisi besar di sektor AI
Usulan hukum ini sejalan dengan ambisi Milei menjadikan Argentina sebagai pusat pengembangan AI global. Ia menilai wilayah Patagonia memiliki cuaca dingin dan pasokan energi yang ideal untuk membangun pusat data.
Pada Oktober tahun lalu, OpenAI bersama Sur Energy mengumumkan rencana pembangunan pusat data di Argentina dengan nilai investasi hingga US$25 miliar. Bagi pemerintah, kombinasi antara kebijakan baru dan proyek besar itu menjadi bagian dari upaya menarik modal ke sektor teknologi.
Diego Duprat, salah satu penyusun RUU sekaligus profesor hukum, mengatakan konsep perusahaan otomatis sebenarnya sudah mulai diterapkan dalam model bisnis tertentu. Ia mencontohkan supermarket tanpa kasir yang didukung AI sebagai salah satu bentuk awalnya.
| Isu | Poin Utama | Sikap/Implikasi |
|---|---|---|
| Perusahaan non-manusia | Bisa dijalankan agen AI atau robot | Berpotensi jadi kategori hukum baru |
| Pengawasan manusia | Tetap wajib ada administrator manusia | Tanggung jawab pengurus tetap melekat |
| DAO dan blockchain | Token digital dipakai untuk suara anggota | Identifikasi pengguna token tetap diminta |
Juru bicara kantor kepresidenan menyebut hingga kini belum ada perusahaan maupun komitmen investasi yang secara langsung terkait dengan rancangan itu. Namun, perdebatan di kalangan hukum dan teknologi menunjukkan Argentina ingin bergerak lebih cepat dari banyak negara lain dalam mengatur perusahaan berbasis AI.
Bila disahkan, aturan ini akan menjadi ujian besar bagi konsep akuntabilitas korporasi di era otomatisasi. Argentina kini mencoba menata ruang bagi mesin untuk mengambil keputusan, tetapi tetap menempatkan manusia sebagai pihak terakhir yang harus bertanggung jawab.