Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginstruksikan aparatur sipil negara untuk bekerja dari mana saja atau WFA mulai pukul 12.00 WIB pada Rabu, 17 Juni. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah pengamanan saat aksi demonstrasi mahasiswa BEM Seluruh Indonesia Jawa Barat berlangsung di kawasan Gedung DPRD Jabar.
Jumlah massa dalam aksi tersebut diperkirakan sekitar 800 orang. Situasi itu mendorong pemerintah mengambil pengaturan khusus agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di sekitar Gedung Sate.
Pengaturan kendaraan dan akses pegawai
Melalui surat edaran Biro Umum Setda Jabar, pegawai diimbau tidak membawa mobil ke kantor. Area parkir gentong disebut akan ditutup untuk mendukung pengamanan kawasan Gedung Sate selama aksi berlangsung.
Pegawai yang datang menggunakan kendaraan roda dua masih diperbolehkan memakai area parkir. Sementara itu, pegawai yang terlanjur membawa mobil disarankan memarkirkannya di area Kantor Pusdai Bandung.
Untuk membantu mobilitas pegawai, pemerintah juga menyiapkan kendaraan antar-jemput dari dan menuju Gedung Sate. Pengaturan ini dibuat agar alur kerja tetap berlangsung, tetapi lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi tidak semakin padat.
Imbauan bekerja dari luar kantor
Setelah pukul 12.00 WIB, pegawai disarankan menjalankan tugas kedinasan dari luar kantor. Imbauan tersebut ditujukan untuk meminimalkan pergerakan pegawai di kawasan Gedung Sate pada saat aksi mahasiswa sedang berlangsung.
Pegawai juga diminta menghindari aktivitas yang tidak berkepentingan di sekitar lokasi demonstrasi. Para pimpinan diminta melakukan pengawasan dan pengendalian agar capaian kerja tetap terjaga meski pola kerja berubah sementara.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, Adi Komar, membenarkan adanya instruksi tersebut saat dikonfirmasi. Kebijakan WFA ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar menjaga kelancaran aktivitas pemerintahan sekaligus mengantisipasi dampak kerumunan di area Gedung Sate.