Porsi BBM subsidi untuk transportasi umum penumpang hanya 3 persen, jauh di bawah kendaraan pribadi roda dua dan roda empat yang menyerap 93 persen konsumsi. Komposisi itu memperlihatkan bahwa subsidi energi yang besar belum banyak mengalir ke layanan mobilitas publik.
Data Kementerian ESDM yang dikutip pengamat transportasi Djoko Setijowarno juga menunjukkan transportasi barang memperoleh 4 persen dari konsumsi BBM subsidi. Sementara itu, sektor transportasi secara keseluruhan menjadi penyumbang konsumsi terbesar dengan porsi 40 persen dari total konsumsi BBM nasional.
Subsidi yang dinilai meleset dari sasaran sosial
Kondisi tersebut kembali memunculkan sorotan atas arah kebijakan energi dan transportasi di Indonesia. Saat negara terus menggelontorkan subsidi, manfaat utamanya dinilai justru lebih banyak dinikmati kelompok mampu yang memakai kendaraan pribadi.
Djoko Setijowarno, yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, menyebut subsidi BBM selalu berfluktuasi setiap tahun. Besarnya anggaran belanja energi dalam APBN dipengaruhi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan volume konsumsi masyarakat.
Transportasi publik daerah masih tertinggal
Di sisi lain, pembenahan angkutan umum di daerah masih berjalan lambat. Dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru 45 pemda atau sekitar 9 persen yang telah membenahi sistem transportasi umum mereka menjadi lebih modern.
Angka itu menunjukkan akses terhadap transportasi publik yang layak belum merata di seluruh daerah. Akibatnya, banyak wilayah masih bergantung pada kendaraan pribadi atau moda yang belum tertata dengan baik.
Di antara daerah yang sudah berbenah, tidak semuanya mandiri. Saat ini masih ada dua pemda yang pengoperasian transportasi umumnya bergantung pada dana APBN, yakni Kota Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Kota Manado dengan Trans Manado.
Percepatan angkutan umum dinilai lebih strategis
Djoko menilai percepatan program transportasi umum di tingkat daerah perlu segera dilakukan agar subsidi dan belanja negara memberi dampak yang lebih luas. Menurut dia, ukuran negara maju tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh sistem transportasi publik yang mapan.
Ia mengingatkan, target Indonesia menjadi negara maju keempat di dunia pada 2045 perlu ditopang perbaikan angkutan umum sejak sekarang. Waktu menuju 2045 tinggal 19 tahun, sementara pengalaman Transjakarta yang telah berjalan 20 tahun disebut bisa menjadi pelajaran penting bagi daerah lain.
Sorotan pada insentif kendaraan listrik
Djoko juga menanggapi rencana subsidi Rp 5 juta untuk motor listrik. Menurut dia, anggaran semacam itu akan lebih berdampak jika diarahkan untuk menstimulasi pemerintah daerah membenahi transportasi publik.
Ia tidak menolak insentif kendaraan listrik, tetapi menilai wilayah sasaran perlu dikoreksi agar lebih tepat guna. Subsidi kendaraan listrik, menurut dia, semestinya diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP, yaitu tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.
Daerah-daerah tersebut menghadapi kendala geografis dalam pasokan BBM, sehingga kebutuhan dukungannya berbeda dengan kawasan perkotaan yang lebih terhubung. Karena itu, arah insentif dinilai sebaiknya disesuaikan dengan tantangan nyata di lapangan.
Manfaat transportasi publik melampaui mobilitas
Jika layanan transportasi umum sudah baik, pemerintah bahkan dapat memberi tarif murah atau gratis untuk pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat kurang mampu. Skema ini membuat transportasi publik berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi.
Manfaatnya tidak berhenti pada penumpang, tetapi juga menyentuh efisiensi fiskal dan arah penggunaan anggaran negara. Djoko menilai sistem transportasi yang baik juga dapat menjadi mitigasi risiko sosial dan unjuk rasa.
Selain itu, pembenahan transportasi publik disebut dapat meningkatkan keselamatan berkendara, mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas regional, serta memberi dampak positif bagi lingkungan dan tata ruang kota.
Dengan komposisi konsumsi BBM subsidi yang masih timpang, perdebatan kini bukan lagi semata soal besarnya anggaran. Pertanyaannya bergeser ke arah yang lebih mendasar, yakni apakah uang negara akan terus menopang kendaraan pribadi atau mulai dipakai membangun layanan transportasi publik yang manfaatnya jauh lebih luas.