Pengelolaan bukti potong PPh kini sudah masuk ke skala yang sulit ditangani dengan cara manual. Dalam banyak perusahaan, jumlahnya mencapai ribuan dalam satu periode pelaporan sehingga beban administrasi ikut naik dan risiko salah input semakin besar.
Kondisi itu membuat perusahaan menengah hingga besar berada di titik tekanan yang sama: kepatuhan tetap harus dijaga, tetapi proses kerja juga dituntut lebih cepat dan lebih rapi. Di saat transaksi bisnis terus bertambah, administrasi pajak tidak lagi bisa diperlakukan sebagai pekerjaan terpisah dari operasional utama.
Lonjakan dokumen membuat proses manual makin berat
Mekari Klikpajak mencatat bahwa perusahaan kini tidak hanya mengejar kepatuhan, tetapi juga efisiensi dalam pengelolaan administrasi pajak. Pergeseran kebutuhan ini menunjukkan bahwa pajak telah menjadi bagian penting dari mesin operasional bisnis, bukan sekadar urusan di akhir periode.
Data internal periode 2022–2024 menunjukkan rata-rata perusahaan menangani 4.299 bukti potong per tahun. Di level bulanan, aktivitas pengelolaan bahkan melampaui 1.000 bukti potong, sehingga cara kerja yang masih bergantung pada input manual menjadi semakin rentan terhadap keterlambatan dan kesalahan.
Situasi tersebut memperjelas bahwa perusahaan memerlukan sistem yang bisa mengurangi pekerjaan berulang. Tanpa dukungan proses yang terhubung, tim pajak harus memindahkan data, memeriksa ulang dokumen, dan melakukan rekonsiliasi secara terpisah.
Desember menjadi periode paling padat
Tekanan administrasi pajak biasanya paling terasa pada Desember. Pada bulan ini, jumlah bukti potong tercatat naik 33,5 persen menjadi sekitar 1.335, dan lonjakan tersebut berkaitan dengan penutupan buku tahunan, percepatan pembayaran vendor, serta pencairan termin proyek.
Pola itu menunjukkan bahwa beban pengelolaan pajak tidak bergerak stabil dari bulan ke bulan. Ada fase tertentu ketika volume dokumen melonjak tajam, sementara tenggat pelaporan tetap tidak berubah dan harus dipenuhi tepat waktu.
Jika proses masih tersebar di banyak bagian, waktu akan banyak habis pada tahap sinkronisasi data. Kondisi ini membuat otomatisasi dan integrasi sistem menjadi kebutuhan operasional yang semakin mendesak, bukan lagi sekadar opsi efisiensi.
PPh unifikasi mendorong satu pintu pelaporan
Untuk menjawab kompleksitas tersebut, Mekari Klikpajak sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak mendorong penggunaan e-Bupot Unifikasi. Skema ini menyatukan berbagai jenis pajak dalam satu sistem, mulai dari PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 22, PPh 23, hingga PPh 26 non-karyawan.
Pendekatan ini membantu perusahaan menyederhanakan proses yang sebelumnya tersebar di banyak mekanisme. Namun, penyederhanaan tersebut tetap menuntut ketelitian data yang tinggi agar pelaporan tidak meleset dari ketentuan yang berlaku.
Di tahap ini, integrasi menjadi elemen yang paling menentukan. Data transaksi, kewajiban pajak, dan dokumen pelaporan perlu bergerak dalam alur yang selaras agar efisiensi yang diharapkan tidak tertahan di proses input dan verifikasi manual.
Sistem terhubung membantu kerja tim pajak
Melalui e-Bupot Unifikasi, Mekari Klikpajak menawarkan alur penuh yang mencakup pembuatan bukti potong otomatis, pengelolaan transaksi dalam satu platform, dan pelaporan SPT Masa yang terhubung langsung dengan DJP. Model ini dirancang agar pekerjaan administrasi pajak tidak lagi tersebar di banyak sistem berbeda.
Nilai tambah juga muncul dari integrasi dengan sistem bisnis yang sudah digunakan perusahaan. Sinkronisasi dengan sistem akuntansi membantu pencatatan transaksi dan kewajiban pajak berjalan bersama, sedangkan integrasi dengan sistem payroll mendukung pengelolaan pajak karyawan agar lebih akurat.
Dengan alur yang saling terhubung, tim pajak tidak perlu memindahkan data berulang kali dari satu sistem ke sistem lain. Cara ini membantu menekan risiko kesalahan sekaligus mempercepat proses saat jumlah dokumen sedang tinggi.
Adopsi meningkat di usaha menengah
Penggunaan layanan tersebut juga menunjukkan pertumbuhan. Pada 2024, jumlah pengguna tercatat naik 18,18 persen, dengan segmen usaha menengah menjadi kontributor terbesar sebesar 67,08 persen dari total pengelolaan bulanan.
Sementara itu, perusahaan besar memperlihatkan intensitas pengelolaan yang lebih tinggi. Data ini menegaskan bahwa kebutuhan digitalisasi pajak tidak hanya datang dari korporasi berukuran sangat besar, melainkan juga dari usaha menengah yang mulai menghadapi kompleksitas serupa ketika transaksi dan kewajiban pelaporan semakin banyak.
Head of Business Mekari, Stevens Jethefer, menyebut kebutuhan perusahaan terhadap sistem perpajakan terintegrasi terus meningkat seiring kompleksitas bisnis. Ia menilai integrasi antarplatform membuat pengelolaan kewajiban pajak dapat berjalan lebih otomatis dan efisien, sekaligus membantu perusahaan mengelola risiko administrasi dengan lebih baik.
Dengan dukungan teknologi berbasis cloud, pelaporan dapat dilakukan secara real-time sehingga potensi kesalahan bisa ditekan dan transparansi meningkat. Dalam kondisi volume bukti potong yang terus membesar, perusahaan makin membutuhkan sistem yang tidak hanya patuh, tetapi juga mampu mengikuti ritme kerja bisnis yang semakin cepat.
Source: mediaindonesia.com
