Ruas Semarang–Blora–Cepu kini menjadi salah satu jalur yang paling menyita perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Beban kendaraan berat yang terus melintas membuat kerusakan jalan bergerak cepat, sementara kemampuan daerah untuk menangani perbaikannya dinilai sudah tidak lagi memadai.
Karena itu, Pemprov Jateng mendorong agar ruas tersebut naik status menjadi jalan nasional. Dorongan ini juga mencakup jalur Randublatung–Cepu, dengan harapan pembiayaan perawatan dan penguatan jalan bisa ikut ditopang pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menegaskan bahwa lalu lintas di jalur menuju Blora, Cepu, hingga Randublatung sudah didominasi kendaraan bertonase besar. Menurut dia, beban yang terus-menerus diterima konstruksi jalan membuat daya tahan ruas itu cepat terkuras.
Henggar menyebut sebagian besar kendaraan yang melintas adalah truk besar dengan tiga sumbu. Tekanan dari jenis kendaraan itu membuat kebutuhan penanganan jalan di kawasan tersebut semakin mendesak.
Langkah mendorong status jalan nasional disebut sejalan dengan upaya memperkuat konektivitas wilayah timur Jawa Tengah. Henggar juga mengaitkannya dengan arahan Gubernur Jawa Tengah agar hubungan antardaerah dibangun lebih kuat dan tidak terputus oleh persoalan infrastruktur.
Jika status jalan nasional disetujui, Pemprov Jateng menilai ada banyak keuntungan yang bisa dirasakan. Pembiayaan untuk pemeliharaan, peningkatan kapasitas, hingga pengembangan jalan dapat masuk dukungan langsung dari pemerintah pusat.
Henggar menjelaskan, kewenangan penetapan jalan nasional berada di Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara urusan lalu lintas dan transportasi menjadi ranah Kementerian Perhubungan, sehingga dua lembaga itu akan menjadi tujuan komunikasi Pemprov Jateng dalam memperjuangkan usulan tersebut.
“Harapannya ruas Semarang ke arah Blora sampai Cepu ini bisa masuk menjadi jalan nasional. Termasuk juga jalan Randublatung-Cepu,” kata Henggar, Senin (1/6/2026).
Pemprov Jateng juga tidak hanya berhenti pada usulan status jalan nasional. Sejumlah ruas di Kabupaten Blora turut diajukan agar mendapat dukungan pendanaan melalui program Inpres Jalan Daerah atau IJD.
Upaya itu diperkuat dengan permintaan dukungan kepada anggota Komisi V DPR RI. Pemprov berharap rekomendasi dari parlemen dapat membantu memperbesar peluang agar usulan yang disiapkan masuk ke dalam skema pembiayaan pusat.
“Kami juga sudah meminta dukungan teman-teman anggota Komisi V DPR RI untuk memberikan rekomendasi terhadap usulan yang sedang kami gagas agar bisa masuk IJD,” ujar Henggar.
Dorongan ini diarahkan untuk memperbaiki konektivitas Blora, Cepu, Randublatung, dan wilayah sekitarnya. Selain memperlancar mobilitas warga, langkah tersebut diharapkan ikut menjaga arus distribusi barang dan menguatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Jawa Tengah.
Source: indoraya.news
