Badan Gizi Nasional akan memeriksa dan menata ulang sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini diambil bersamaan dengan penghentian sementara kerja sama terhadap sejumlah mitra program.
Penataan tersebut menyoroti skala pembenahan yang sedang dilakukan pemerintah pada layanan MBG di berbagai daerah. BGN ingin memastikan kesiapan operasional, fasilitas, dan pelaksanaan layanan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Pemeriksaan Menjangkau Ribuan Titik Layanan
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono menyatakan seluruh SPPG yang telah terlibat dalam pelaksanaan program akan kembali dicek. Pemeriksaan tidak hanya diarahkan pada satu kelompok layanan, melainkan mencakup SPPG lain yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG.
| Aspek Pembenahan | Cakupan | Tindakan BGN |
|---|---|---|
| SPPG pelaksana MBG | Sekitar 27 ribu SPPG | Diperiksa dan ditata ulang |
| SPPG di wilayah 3T | Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar | Diberi waktu untuk pembenahan |
| Kerja sama mitra | Sejumlah mitra MBG | Dihentikan sementara saat evaluasi |
“Sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali,” ujar Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Juli 2026. Pernyataan itu menegaskan evaluasi mencakup pembenahan sistem layanan, bukan sekadar perubahan hubungan kerja sama dengan mitra.
Penataan diperlukan karena pelaksanaan program masih menghadapi persoalan kesiapan di sejumlah titik. Pemerintah juga menaruh perhatian pada lokasi yang telah dinilai layak menerima layanan, tetapi belum memiliki SPPG.
Ada Lokasi yang Belum Memiliki Dapur
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyebut pemerintah akan mengkaji hambatan dan dugaan penyalahgunaan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Pembahasan itu berlangsung setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Rabu 15 Juli 2026.
Menurut Zulkifli Hasan, terdapat titik layanan yang sudah ditetapkan dan lokasi yang telah dibangun, tetapi belum mempunyai dapur operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembenahan MBG tidak hanya menyangkut keberadaan mitra, melainkan juga kesiapan sarana di lapangan.
“Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan,” kata Zulkifli Hasan. Kajian pemerintah akan mencakup persoalan titik layanan, fasilitas operasional, serta pengawasan pelaksanaan program.
Status Penghentian Bukan Penutupan Permanen
Trenggono menegaskan penghentian kerja sama dengan sejumlah mitra tidak berlaku selamanya. Kebijakan itu disebut sebagai jeda untuk memberi BGN ruang menata kembali layanan MBG.
Penegasan tersebut disampaikan setelah sejumlah mitra mendatangi BGN untuk menyampaikan keluhan dan pertanyaan. “Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi penghentian sementara,” kata Trenggono.
BGN tetap membuka kesempatan komunikasi bagi mitra yang terdampak kebijakan tersebut. Namun, dialog akan dijadwalkan pada waktu yang dinilai tepat agar pembahasan keluhan dan perbaikan program dapat berjalan dengan baik.
Wilayah 3T Mendapat Waktu Pembenahan
SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar juga masuk agenda penataan. BGN akan memberi waktu bagi layanan di wilayah 3T untuk melakukan pembenahan sesuai kebutuhan operasionalnya.
Perhatian terhadap wilayah 3T menjadi penting agar standar pelaksanaan MBG dapat diterapkan secara menyeluruh. Pemeriksaan ribuan SPPG kini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kesiapan layanan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.