Bank Indonesia menilai persoalan utama pembiayaan saat ini bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada cepat atau tidaknya dana itu mengalir ke sektor yang produktif. Karena itu, otoritas moneter meluncurkan Percepatan Intermediasi Indonesia atau PINISI sebagai dorongan agar likuiditas perbankan yang masih longgar benar-benar masuk ke aktivitas ekonomi riil.
Program ini dirancang bukan sekadar sebagai forum pertemuan, tetapi sebagai wadah yang mendorong hasil nyata. Bank Indonesia ingin PINISI melahirkan kesepakatan pembiayaan dan proyek yang bisa segera dijalankan, sehingga dana yang tersedia tidak berhenti di sistem keuangan.
Intermediasi yang belum berjalan optimal
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa aliran dana ke dunia usaha masih belum optimal meski likuiditas perbankan terbilang longgar. Dalam acara kick-off PINISI di Gedung BI, Jakarta, Perry menyoroti pentingnya memastikan dana yang ada bisa tersalurkan ke kegiatan ekonomi yang produktif.
Menurut BI, intermediasi perbankan memegang peran penting dalam mendorong konsumsi dan investasi. Jika penyaluran ke dunia usaha tersendat, dana yang tersedia tidak otomatis memberi dampak ke perekonomian.
Karena itu, PINISI diposisikan sebagai jembatan antara penyedia dana, pelaku usaha, dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. BI ingin mekanisme ini mempertemukan kebutuhan modal dengan proyek yang sudah siap dieksekusi.
Tiga fokus kerja PINISI
Bank Indonesia menempatkan PINISI pada tiga arah kerja yang saling berkaitan. Pertama, memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan agar dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan bersama.
Kedua, mengoptimalkan program yang sudah ada supaya hasilnya lebih efektif. Ketiga, memastikan forum ini menghasilkan keluaran konkret seperti kesepakatan pembiayaan dan realisasi proyek di lapangan.
Pendekatan itu menunjukkan bahwa BI tidak ingin PINISI berhenti pada diskusi. Program ini diarahkan agar intermediasi benar-benar masuk ke sektor yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi.
Penguatan ekonomi domestik jadi perhatian
Perry juga menekankan pentingnya ekonomi domestik sebagai penopang di tengah ketidakpastian global. Tekanan geopolitik dan suku bunga tinggi di Amerika Serikat membuat permintaan dalam negeri perlu dijaga lebih kuat.
Dari sudut pandang BI, dorongan ke sektor riil menjadi semakin relevan ketika tantangan eksternal masih berlangsung. Karena itu, intermediasi yang lebih efektif dinilai bisa membantu menjaga laju pertumbuhan dari sisi dalam negeri.
Pemerintah melihat ruang pembiayaan masih besar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut inisiatif ini dan menilai sinergi antarlembaga tetap diperlukan untuk menjaga fondasi ekonomi nasional. Ia menyebut tekanan global menuntut kerja bersama yang lebih kuat antara pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha.
Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu berada di angka 5,11 persen. Pemerintah kemudian memasang target 5,4 persen pada 2026, sehingga ruang pembiayaan produktif dinilai perlu diperluas.
Dorongan itu juga diarahkan ke usaha kecil dan menengah. Pemerintah berharap UMKM mendapat porsi pembiayaan yang lebih besar agar modal kerja dan ekspansi usaha bisa bergerak lebih cepat.
Data UMKM masih menunjukkan ruang percepatan
Hingga 31 Maret 2026, penyaluran kredit program pemerintah untuk UMKM tercatat mencapai Rp78,39 triliun. Jumlah itu setara sekitar 25 persen dari target tahunan yang dipasang pemerintah.
Angka tersebut menunjukkan masih ada ruang besar untuk mempercepat pembiayaan ke pelaku usaha yang membutuhkan modal. Kondisi ini ikut menguatkan alasan mengapa intermediasi perlu dibuat lebih efektif dan tidak hanya bergantung pada likuiditas yang tersedia.
Airlangga menilai pembiayaan produktif dapat mendorong investasi dan ekspansi usaha. Karena itu, dukungan stakeholder, akademisi, dan asosiasi juga dianggap penting untuk memperkuat inovasi serta pengembangan talenta.
Forum koordinasi untuk mengurai hambatan pembiayaan
PINISI disiapkan sebagai ruang koordinasi lintas pihak, mulai dari pemerintah, OJK, perbankan, investor, hingga pengusaha. Forum ini diharapkan bisa memetakan hambatan pembiayaan dengan lebih jelas agar solusi yang diambil sesuai kebutuhan lapangan.
BI ingin penguatan intermediasi tidak berhenti pada level administratif. Arah utamanya tetap sama, yaitu menjembatani kebutuhan modal dengan proyek yang siap berjalan agar pembiayaan benar-benar masuk ke sektor riil.
Di tengah likuiditas yang masih longgar dan kebutuhan pertumbuhan yang terus dijaga, efektivitas PINISI akan sangat bergantung pada kemampuan para pihak mengubah koordinasi menjadi pembiayaan yang terserap nyata oleh dunia usaha.
