Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali mendapat pengakuan di Jawa Timur setelah menempati posisi Terbaik 2 untuk kategori pemerintah daerah dengan dukungan APBD tertinggi bagi program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Penghargaan ini menegaskan bahwa alokasi anggaran daerah untuk perbaikan hunian warga dinilai berjalan konsisten dan mendapat perhatian di tingkat provinsi.
Penghargaan tersebut diserahkan pada pembukaan Expo Konstruksi Jatim 2026 di Exhibition Hall Grand City Lantai 1, Surabaya. Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menerima langsung apresiasi itu dalam agenda yang juga dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Fokus pada program yang menyentuh warga
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan komitmen Bupati Bojonegoro dalam mendukung program-program kerakyatan. Salah satu program yang mendapat sorotan adalah perbaikan RTLH melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pengakuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan anggaran Bojonegoro tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada infrastruktur sosial yang memberi dampak langsung ke masyarakat. Melalui program RTLH, pemerintah daerah menempatkan peningkatan kualitas hunian sebagai bagian dari upaya memperluas kesejahteraan warga.
RTLH menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan
Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Bojonegoro juga dipandang sebagai salah satu langkah untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui sektor permukiman. Dengan hunian yang lebih layak, pemerintah daerah berharap kualitas hidup warga dapat meningkat seiring membaiknya kondisi tempat tinggal mereka.
Setyo Wahono menyatakan Pemkab Bojonegoro akan mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas tata kelola penganggaran daerah. Langkah tersebut diarahkan agar program RTLH bisa berjalan lebih masif, tepat sasaran, dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan hunian layak di Kabupaten Bojonegoro.
Penghargaan ini menambah catatan prestasi Bojonegoro di tingkat Jawa Timur sekaligus menjadi pengingat bahwa dukungan APBD untuk program sosial masih menjadi ukuran penting dalam menilai keseriusan pemerintah daerah. Bagi Bojonegoro, capaian ini memperkuat posisi mereka sebagai daerah yang konsisten memberi perhatian pada perbaikan hunian warga melalui kebijakan anggaran.
