Mulai 2026, penerima BPNT tidak lagi menjangkau kelompok yang lebih luas seperti sebelumnya. Program ini kini dipusatkan hanya untuk warga di Desil 1 sampai 4, sehingga status kelayakan bantuan akan semakin bergantung pada pembaruan data kesejahteraan yang tercatat.
Perubahan itu membuat pembaruan data menjadi hal yang sangat penting bagi keluarga penerima manfaat. Jika kondisi ekonomi berubah atau data administratif diperbarui, status seseorang sebagai penerima bansos juga bisa ikut bergeser.
Kementerian Sosial memperketat klasifikasi desil untuk penyaluran bantuan sosial agar bantuan lebih tepat sasaran. Arah kebijakan ini terutama menyasar warga yang benar-benar masuk kelompok paling membutuhkan, khususnya pada dua program utama, yakni PKH dan BPNT.
Sistem desil sendiri dipakai pemerintah untuk memetakan tingkat ekonomi masyarakat berdasarkan basis data nasional. Dari pengelompokan itu, Desil 1 sampai 4 masuk kategori miskin dan rentan, sedangkan Desil 5 sampai 10 berada pada kelompok ekonomi menengah hingga mampu.
Pada BPNT, perubahan paling terasa adalah penyempitan sasaran. Sebelumnya, program ini masih menjangkau masyarakat hingga Desil 5, tetapi kini batasnya hanya sampai Desil 4 agar bantuan pangan non tunai lebih fokus kepada warga dengan kebutuhan paling dasar.
PKH juga ikut berada dalam pengetatan yang sama. Pemerintah menempatkan langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas anggaran negara sekaligus mengurangi risiko salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
Dengan sasaran yang lebih sempit, bantuan diharapkan lebih terarah kepada kelompok yang paling rentan. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga keadilan bagi warga dalam kondisi miskin ekstrem yang memang menjadi prioritas utama.
Desil juga dipakai untuk program lain
Selain PKH dan BPNT, data desil tetap digunakan sebagai acuan untuk sejumlah program kesejahteraan lain. Di antaranya adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN, serta program Asisten Rehabilitasi Sosial.
Untuk beberapa program tersebut, cakupan penerima masih bisa menjangkau hingga Desil 5. Namun, batas itu tetap mengikuti kebijakan masing-masing program yang berlaku, sehingga tidak semuanya memakai standar yang sama seperti BPNT.
Pengecekan status jadi semakin penting
Karena data penerima bansos bersifat dinamis, masyarakat perlu memantau status kepesertaan secara berkala. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan apakah nama seseorang masih tercatat aktif dalam basis data terbaru Kementerian Sosial.
Bagi warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum tercatat, masih ada jalur pelaporan yang bisa ditempuh. Langkah awalnya adalah datang ke kantor desa atau kelurahan setempat untuk menyampaikan laporan resmi.
Setelah itu, warga dapat mengajukan usulan agar namanya dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Proses ini memerlukan dokumen pendukung dan akan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan agar data sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya.
