BPS Gandeng Pelaku Usaha KEK Setangga, Data Sensus Ekonomi 2026 Diburu Lebih Rapi

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat pendataan Sensus Ekonomi 2026 dengan menggandeng pelaku usaha di kawasan KEK Setangga. Skema pengisian bersama kuesioner itu dipilih agar data yang dikumpulkan lebih tertib, seragam, dan mudah dipahami.

Langkah tersebut menjadi penting karena pendataan kali ini melibatkan sejumlah perusahaan dalam satu kawasan ekonomi khusus. Dengan pendampingan langsung, BPS berharap proses pengisian berjalan lebih lancar tanpa mengurangi ketelitian informasi yang dimasukkan.

Pengisian bersama di ruang pertemuan

Kegiatan fasilitasi kuesioner digelar di Ruang Meeting Meranti, Lantai 6 Jhonlin Office Building (JOB), dan berlangsung secara hibrida. PT Dua Samudera Perkasa berperan memfasilitasi kegiatan itu agar pelaku usaha di KEK Setangga dapat mengikuti proses pendataan secara lebih teratur.

Dalam kegiatan tersebut, BPS melibatkan perwakilan sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan itu. Di antaranya PT Dua Samudera Perkasa, PT Jhonlin Energi Kalimantan, PT Jhonlin Agro Raya Tbk, PT Anugerah Barokah Energi Baru, PT Kodeco Agrojaya Mandiri, PT Anugerah Barokah Cakrawala, dan PT Andifa Perkasa Energi.

Daftar perusahaan yang terlibat

Kepala BPS Kabupaten Tanah Bumbu, Ihsan Nulhakim, menyampaikan apresiasi kepada PT Dua Samudera Perkasa atas dukungan dan fasilitas yang diberikan. Menurut dia, keterlibatan pengelola kawasan membantu pendataan berjalan lebih efektif.

Ihsan menjelaskan bahwa model pengisian bersama atau Ngibar dipilih agar pelaku usaha yang berada dalam satu kawasan bisa mengisi kuesioner dengan pendampingan yang lebih terarah. Cara ini juga memudahkan proses pendataan tanpa mengurangi akurasi data yang dikumpulkan.

Ruang lingkup Sensus Ekonomi 2026

Ihsan menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Tujuannya adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia.

Pada pelaksanaan 2026, cakupannya tidak hanya menyasar pelaku usaha nonpertanian. BPS juga akan menghimpun data sosial ekonomi rumah tangga sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional.

Data yang dikumpulkan mencakup identitas usaha, jenis kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, omzet atau pendapatan, pemanfaatan teknologi, dan indikator ekonomi lainnya. Informasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki potret yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi di lapangan.

Kerahasiaan dan kualitas data dijaga

BPS menekankan bahwa pengisian kuesioner sebaiknya dilakukan oleh pihak yang paling memahami kondisi perusahaan. Hal itu penting agar jawaban yang masuk akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ihsan juga menegaskan bahwa data yang diberikan pelaku usaha dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan Undang-Undang Statistik. Data itu hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan.

BPS menambahkan bahwa data tersebut tidak akan diberikan kepada instansi lain, termasuk untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan ini disampaikan agar pelaku usaha merasa lebih aman saat memberikan informasi yang diminta dalam kuesioner.

Selama proses berlangsung, peserta menerima tautan pengisian kuesioner secara mandiri. Tim BPS Kabupaten Tanah Bumbu kemudian mendampingi langsung pengisian itu untuk memastikan setiap pertanyaan dipahami sesuai konsep dan definisi yang ditetapkan.

Pendampingan tersebut juga ditujukan untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan. Dengan pemahaman yang sama atas setiap pertanyaan, potensi kesalahan pengisian dapat ditekan sejak awal.

Melalui keterlibatan PT Dua Samudera Perkasa dan para pelaku usaha lain di KEK Setangga, BPS Kabupaten Tanah Bumbu berharap partisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 semakin kuat. Data yang terkumpul nantinya menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.