Angka bansos Rp5,4 juta per orang yang sempat disebut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ternyata bukan program bantuan tunai baru untuk seluruh warga. Juru Bicara Ketua DEN RI, Jodi Mahardi, menegaskan bahwa nominal itu hanyalah ilustrasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial yang sudah berjalan.
Penjelasan itu penting karena angka tersebut sempat memunculkan tafsir bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan baru. Menurut Jodi, besaran manfaat yang diterima masyarakat tetap bergantung pada kondisi dan tingkat kelayakan masing-masing penerima.
Manfaat Tidak Dibagikan Merata
Jodi menyampaikan bahwa penerimaan bantuan tidak akan sama rata untuk semua keluarga. Setiap rumah tangga hanya akan memperoleh manfaat sesuai profil eligibilitas yang tercatat dalam sistem.
Dengan kata lain, angka Rp5,4 juta tidak bisa dibaca sebagai nominal tetap yang pasti diterima setiap orang. Angka itu lebih tepat dipahami sebagai gambaran total potensi manfaat dari program perlinsos yang telah ada.
Arah Kebijakan Beralih ke Penyaluran Lebih Tepat Sasaran
Luhut sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyempurnakan skema bansos melalui integrasi sistem Government Technology atau GovTech. Ia menyebut sekitar 80 persen sistem tersebut sudah terhubung antarkementerian dan lembaga.
Arah kebijakan itu menggeser subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat langsung. Pemerintah ingin penyaluran bantuan menjadi lebih transparan dan lebih tepat sasaran.
Digital Single ID dan Peran AI
Jodi juga menyebut pemerintah menyiapkan sistem digital single ID berbasis kecerdasan artifisial atau AI. Sistem ini dirancang untuk membantu membaca profil penerima dengan lebih akurat.
Melalui identitas digital tunggal, data bantuan diharapkan makin rapi dan minim tumpang tindih. Skema ini juga ditujukan agar penyaluran perlindungan sosial lebih mudah dipantau.
Masih Dalam Tahap Uji Coba
Transformasi penyaluran bansos tersebut tidak dilakukan sekaligus. Jodi mengatakan uji coba digitalisasi sudah berjalan di sejumlah daerah dan hasilnya akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum diterapkan secara nasional.
Pemerintah memastikan reformasi tata kelola ini tidak akan mengurangi program perlindungan sosial yang sudah berjalan. Sebaliknya, penggunaan teknologi digital dan AI diharapkan dapat membantu pengembangan UMKM sekaligus menjaga agar kelompok yang paling membutuhkan tetap mendapat haknya secara efektif.