Pemeriksaan nama penerima PKH dan BPNT tahap II 2026 kini bisa dilakukan tanpa harus menunggu kabar dari lingkungan sekitar. Kementerian Sosial telah menyediakan jalur daring agar masyarakat dapat memantau status bantuan secara mandiri lewat aplikasi resmi atau laman cekbansos.kemensos.go.id.
Langkah ini memudahkan keluarga penerima manfaat yang ingin memastikan apakah mereka sudah masuk daftar pencairan. Informasi yang tampil juga membantu warga melihat status penetapan bantuan serta rincian lain yang berkaitan dengan kepesertaan.
Cara mengecek nama penerima secara mandiri
Bagi pengguna ponsel, pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia untuk Android dan iOS. Setelah aplikasi dipasang, pengguna perlu registrasi menggunakan nomor ponsel aktif, lalu memverifikasi identitas lewat kode OTP yang dikirim melalui SMS.
Setelah akun aktif, pengguna tinggal membuka menu “Cek Bansos” di dasbor. Data yang diminta biasanya berupa NIK atau nama lengkap sesuai KTP serta lokasi domisili.
Selain untuk melihat status bantuan, aplikasi itu juga menyediakan fitur usulan. Fitur ini ditujukan bagi warga yang merasa memenuhi kriteria sebagai calon penerima dan ingin mengajukan diri atau orang lain.
Opsi tanpa aplikasi
Bagi yang tidak ingin memasang aplikasi, pengecekan tetap bisa dilakukan lewat situs cekbansos.kemensos.go.id. Pengguna cukup memasukkan NIK sesuai KTP dan kode keamanan yang muncul di layar, lalu menekan tombol “CARI DATA”.
Setelah diproses, sistem akan menampilkan nama, kelompok desil, dan status penetapan bantuan. Dari situ, warga dapat mengetahui apakah namanya tercatat sebagai penerima pada tahap pencairan yang sedang berjalan.
Jadwal penyaluran tahap II 2026
Penyaluran PKH dan BPNT 2026 dibagi ke dalam empat tahap sepanjang tahun agar distribusi dana lebih merata. Tahap pertama berlangsung pada Januari hingga Maret, sedangkan tahap kedua berjalan pada April hingga Juni.
Tahap ketiga dijadwalkan pada Juli hingga September, dan tahap keempat pada Oktober hingga Desember. Walau periode penyaluran sudah ditetapkan, waktu pencairan di setiap daerah tidak selalu sama.
Di beberapa wilayah, bantuan masih menunggu proses verifikasi data dari perbankan atau PT Pos Indonesia sebelum dana masuk ke penerima. Karena itu, sebagian keluarga bisa menerima lebih cepat, sementara yang lain masih menunggu alur pencairan di daerah masing-masing.
Besaran bantuan yang diterima
Nominal PKH berbeda sesuai kategori anggota keluarga yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga. Ibu hamil dan anak usia dini 0-6 tahun menerima Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 pada setiap tahap pencairan.
Siswa SD mendapat Rp900.000 per tahun, pelajar SMP memperoleh Rp1,5 juta per tahun, dan siswa SMA menerima Rp2 juta per tahun. Penyandang disabilitas berat serta warga lanjut usia di atas 60 tahun masing-masing mendapatkan Rp2,4 juta per tahun.
Kategori korban pelanggaran HAM berat menerima alokasi tertinggi, yakni Rp10,8 juta per tahun. Nilai itu setara dengan Rp2,7 juta pada setiap tahap pencairan.
Berbeda dengan PKH, BPNT memiliki nilai tetap Rp200.000 per bulan. Bantuan ini biasanya dicairkan sekaligus per tiga bulan dengan total Rp600.000.
Pemutakhiran data tetap berpengaruh
Pemantauan berkala tetap penting karena data penerima bisa berubah mengikuti hasil pemutakhiran data DTSEN terbaru. Jika ada kendala pencairan atau nama belum terdaftar, warga dapat berkoordinasi dengan pendamping sosial, kantor desa, atau dinas sosial setempat.
Di sejumlah wilayah, bantuan bahkan sudah mulai diterima pada awal April. Namun, status tiap penerima tetap mengikuti hasil pemeriksaan data dan alur penyaluran di daerah masing-masing.
