Lebih dari 100 perusahaan kripto dan organisasi perdagangan menekan Komite Perbankan Senat agar segera melanjutkan pembahasan Digital Asset Market CLARITY Act. Dorongan ini muncul karena sektor aset digital menilai aturan tersebut akan sangat menentukan arah regulasi kripto di Amerika Serikat, terutama soal kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Melalui surat kepada pimpinan komite, koalisi itu meminta Senator Tim Scott, Elizabeth Warren, Cynthia Lummis, dan Ruben Gallego mempercepat proses markup. Mereka menilai penundaan pembahasan membuat pasar tetap berada dalam situasi yang tidak pasti dan terlalu bergantung pada tindakan lembaga pemerintah dari satu kasus ke kasus lain.
Kepastian aturan jadi tuntutan utama
Industri kripto menilai pendekatan “regulation by enforcement” telah menciptakan aturan yang terpecah dan sulit diprediksi. Akibatnya, perusahaan kerap menghadapi tafsir berbeda dari regulator, sementara kerangka hukum yang lebih jelas belum juga terbentuk.
Karena itu, CLARITY Act dianggap penting untuk memberi batas yang tegas dalam pengaturan aset digital. Rancangan ini dirancang untuk membedakan digital commodities dan investment contract assets, sehingga pembagian kewenangan antara Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission menjadi lebih jelas.
Bagi para penandatangan surat, pertanyaan tentang siapa mengawasi apa bukan sekadar detail teknis. Mereka menilai kepastian kewenangan dibutuhkan agar aturan federal dapat diterapkan secara konsisten dan tidak berubah mengikuti setiap perkara yang muncul.
Nama-nama besar ikut menandatangani
Dukungan terhadap desakan ini datang dari banyak pemain besar di sektor aset digital dan keuangan. Daftar penandatangan mencakup Coinbase, Ripple, Circle, Kraken, Andreessen Horowitz atau a16z, Paradigm, Paxos, dan Galaxy Digital.
Selain itu, surat tersebut juga mendapat dukungan dari Haun Ventures, Anchorage Digital, Consensys, dan Stellar Development Foundation. Di luar perusahaan, koalisi ini turut melibatkan beberapa asosiasi blockchain tingkat negara bagian serta cabang universitas dari gerakan Stand With Crypto.
Bagi industri, dukungan luas ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap kepastian regulasi bukan hanya datang dari satu kelompok kecil. Tekanan yang terkoordinasi ini juga memperlihatkan bahwa pelaku pasar ingin kerangka yang bisa dipakai secara langsung untuk menyusun model bisnis, kepatuhan, dan pengembangan produk.
Enam poin yang ingin dipastikan
Koalisi merinci enam hal yang ingin diperjelas dalam pembahasan CLARITY Act. Daftar itu menunjukkan bahwa industri tidak hanya menuntut perlindungan umum, tetapi juga aturan teknis yang bisa dipakai perusahaan dan pengembang dalam praktik.
- Melindungi imbalan bagi pengguna payment stablecoins.
- Menegaskan peran pengawasan SEC dan CFTC.
- Memastikan pengembang perangkat lunak terdesentralisasi tidak menjadi sasaran yang tidak adil.
- Menyusun aturan federal yang selaras dengan teknologi blockchain.
- Membuat aturan pelaporan yang sederhana dan bisa dijalankan perusahaan.
- Menetapkan standar federal yang seragam agar regulasi kripto konsisten di seluruh 50 negara bagian.
Poin-poin itu menegaskan keinginan industri untuk mengurangi beban kepatuhan yang berbeda-beda di tiap negara bagian. Mereka ingin aturan federal yang seragam agar pelaku usaha tidak harus menyesuaikan diri dengan standar yang berubah-ubah di berbagai wilayah.
Pembahasan di Senat masih tertahan
CLARITY Act sebelumnya sudah lolos dari House of Representatives, tetapi prosesnya di Senat belum bergerak maju. Salah satu hambatan yang disebut muncul adalah perbedaan pandangan antara pelaku industri kripto dan bank besar, terutama soal apakah imbal hasil pada stablecoin perlu diizinkan.
Selama perbedaan itu belum dijembatani, pembahasan di tingkat Senat masih berjalan lambat. Hingga saat ini, Komite Perbankan juga belum menetapkan jadwal resmi untuk melanjutkan proses tersebut.
Situasi ini membuat tekanan dari sektor kripto terus meningkat. Bagi mereka, penundaan yang berkepanjangan hanya memperpanjang ketidakpastian di pasar dan menunda kepastian hukum yang dibutuhkan pelaku usaha.
AS diminta tidak tertinggal
Koalisi juga mengingatkan bahwa lambatnya proses di Washington bisa membuat negara lain bergerak lebih cepat. Uni Eropa disebut sudah memiliki aturan kripto yang lebih komprehensif, sehingga Amerika Serikat berisiko kehilangan momentum dalam menarik investasi dan inovasi.
Dalam surat itu, industri menilai ketiadaan kerangka federal yang jelas dapat mendorong investasi, lapangan kerja berteknologi tinggi, dan pengembangan masa depan berpindah ke luar negeri. Karena itu, dorongan agar CLARITY Act segera dibahas tidak hanya soal regulasi, tetapi juga soal posisi Amerika Serikat dalam persaingan global aset digital.
