Dorongan baru dari Digital Chamber membuat pembahasan CLARITY Act kembali menjadi sorotan utama di Senat AS. Bagi industri kripto, ini dipandang sebagai kesempatan paling realistis untuk mendorong aturan aset digital sebelum Kongres memasuki reses musim panas.
Koalisi yang dipimpin Digital Chamber kini melibatkan lebih dari 100 perusahaan kripto, dengan dukungan dari Crypto Council for Innovation dan Blockchain Association. Tekanan itu muncul setelah Komite Perbankan Senat menyetujui RUU tersebut dengan suara 15-9 pada 14 Mei 2026.
Di titik ini, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada lolos atau tidaknya RUU di komite. Yang lebih menentukan adalah apakah Senat mampu menyatukan versi yang sudah maju dari Komite Perbankan dengan versi terpisah dari Komite Pertanian Senat.
Perbedaan dua jalur itu menyentuh inti pembagian kewenangan antara SEC dan CFTC. Tanpa penyatuan tersebut, pemungutan suara di lantai Senat belum bisa dijadwalkan dan prosesnya berisiko tersendat lebih lama.
Taruhan besar bagi aturan pasar kripto
CLARITY Act, atau H.R. 3633, sudah lebih dulu lolos dari DPR AS pada Juli 2025 dengan suara 294-134. Dukungan itu memberi sinyal bipartisan yang cukup kuat, tetapi jalan di Senat tetap jauh lebih rumit.
Isi utama RUU ini adalah pembagian pengawasan aset digital secara resmi antara Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission. RUU ini juga memperkenalkan definisi hukum “digital commodities” dan uji “mature blockchain” untuk menilai konsentrasi token, sebaran tata kelola, dan penggunaan jaringan.
Lewat uji itu, suatu token dapat berpindah dari yurisdiksi sekuritas ke komoditas jika memenuhi syarat tertentu. Pendukung RUU menilai kerangka seperti ini jauh lebih jelas dibanding kondisi saat ini, ketika SEC memakai uji Howey per kasus tanpa safe harbor yang mengikat.
Bagi manajer aset, pemroses pembayaran, dan perusahaan fintech, kepastian semacam itu dinilai penting. Mereka bisa mengambil keputusan penempatan modal dengan dasar yang lebih terang, bukan hanya membaca arah penegakan yang berubah-ubah.
Tekanan politik yang makin rapat
Digital Chamber menilai jeda antara persetujuan komite dan penjadwalan voting sebagai fase paling rawan. Di fase itu, RUU bipartisan kerap tersangkut oleh kalkulasi filibuster, agenda lain, dan oposisi yang bergerak terkoordinasi.
CEO Digital Chamber, Cody Carbone, menyebut isu etika yang masih tersisa akan diselesaikan sebelum pimpinan Senat menentukan jadwal voting. Ia juga menegaskan bahwa pimpinan Senat hanya akan membawa RUU itu ke lantai jika sudah yakin ada 60 suara.
Karena itu, dorongan saat ini tidak hanya mengejar hasil pemungutan suara. Upaya tersebut juga membangun catatan politik jika RUU ini gagal pada masa sidang kali ini.
Dalam surat ke Komite Perbankan Senat pada April, Digital Chamber menyoroti apa yang di industri disebut Operation Choke Point 2.0. Istilah itu merujuk pada tekanan de-banking yang dinilai dilakukan regulator federal terhadap perusahaan kripto tanpa proses perumusan aturan formal.
Bagi kelompok pendukung, CLARITY Act adalah cara untuk memindahkan tindakan lembaga ke jalur hukum yang jelas dan berada di bawah pengawasan Kongres. Sikap itu sejalan dengan pandangan yang menolak pola penegakan lewat regulasi tanpa landasan undang-undang.
Siapa saja yang ikut mendorong
Koalisi industri yang mendukung RUU ini tidak kecil. Selain Digital Chamber, ada Coinbase, Ripple, Kraken, Circle, Andreessen Horowitz, dan Paradigm yang terlibat dalam dorongan bersama.
Stand With Crypto juga menjalankan ajakan terpisah kepada para konstituen. Langkah itu menunjukkan strategi yang bergerak di dua arah, yakni lobi elite sekaligus tekanan akar rumput.
Coinbase ikut mendorong argumen bahwa RUU ini menjawab apa yang mereka sebut sebagai pelampauan kewenangan regulasi oleh SEC. Pandangan tersebut memperkuat narasi bahwa industri membutuhkan aturan yang ditetapkan lewat undang-undang, bukan hanya lewat tindakan penegakan.
Aspek stablecoin memang bukan fokus utama RUU ini, tetapi dampaknya tetap menarik perhatian perusahaan berbasis pembayaran. Para pendukung menilai kejelasan soal token yang masuk aturan komoditas akan memudahkan integrasi bank dan stablecoin pembayaran.
Jendela yang terus menyempit
Bagi industri kripto, momen sekarang dipandang sebagai jendela legislatif terakhir yang realistis sebelum Kongres memasuki reses musim panas. Itu sebabnya tekanan ke Senat meningkat, meski hambatan politik belum hilang.
Senator Cynthia Lummis mengatakan pemungutan suara di lantai bisa terjadi pada Agustus 2026. Namun syarat 60 suara tetap menjadi penghalang utama, sehingga RUU ini masih membutuhkan dukungan Demokrat yang lebih luas daripada satu suara lintas partai yang sudah muncul di komite.
Di sisi lain, isu etika masih menjadi bagian sensitif dari proses politiknya. Provisi itu berkaitan dengan kekhawatiran soal pejabat yang mendapat keuntungan dari kripto, termasuk kaitan yang disorot Senator Elizabeth Warren dengan keterlibatan kripto keluarga Trump.
Dengan waktu yang makin sempit dan kompromi yang belum tuntas, nasib CLARITY Act kini bertumpu pada kemampuan Senat menyelesaikan detail politik sebelum peluangnya menutup rapat. Bagi pendukungnya, langkah berikutnya bukan sekadar soal jadwal, tetapi soal apakah RUU itu masih punya ruang untuk mencapai lantai Senat.