Keputusan Wali Kota Yawata Shoko Kawata mengambil cuti melahirkan membuka perdebatan tentang hak pejabat publik untuk berkeluarga. Perhatian terutama tertuju pada pertanyaan apakah wali kota tetap layak menerima gaji penuh saat tidak menjalankan tugas sementara.
Kawata disebut sebagai wali kota pertama di Jepang yang mengambil cuti melahirkan ketika masih menjabat. Kondisi itu menyoroti belum siapnya aturan kerja pemerintahan daerah dalam mengakomodasi kehamilan pemimpin perempuan.
Hak Cuti Berhadapan dengan Persoalan Penghasilan
Sejumlah warga mendukung hak Kawata untuk beristirahat menjelang dan setelah persalinan. Namun, perdebatan muncul karena sebagian pihak mempertanyakan pembayaran 100 persen bagi pejabat yang sedang cuti.
Chie Fujita, seorang ibu rumah tangga, menyatakan bahwa Kawata seharusnya dapat mengambil cuti sebagai bagian dari hak perempuan. Meski demikian, Fujita menolak apabila gaji penuh tetap dibayarkan sepanjang masa cuti.
Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena ketentuan cuti untuk pekerja dan pejabat tidak sepenuhnya sama. Aturan yang berlaku bagi wali kota juga belum diatur secara khusus oleh Kota Yawata.
| Kelompok | Durasi Cuti | Ketentuan Pembayaran |
|---|---|---|
| Pekerja swasta di Yawata | 16 pekan | Tidak dirinci |
| Perempuan di Jepang secara hukum | Sekitar 14 pekan | Sekitar dua pertiga upah dan bonus melahirkan |
| Sejumlah pekerja pemerintah | Tidak dirinci | Dilaporkan lebih baik dari ketentuan umum |
Belum Ada Aturan Khusus untuk Wali Kota
Yawata memiliki ketentuan cuti melahirkan selama 16 pekan bagi pekerja swasta. Namun, kota tersebut belum mempunyai protokol yang secara khusus mengatur mekanisme cuti bagi seorang wali kota.
Situasi itu membuat Kawata perlu menyusun pengaturannya sendiri. Kasus ini kemudian menjadi ujian bagi tata kelola jabatan publik ketika kebutuhan biologis dan tanggung jawab pemerintahan berlangsung bersamaan.
Menurut laporan Reuters yang dikutip CNN Indonesia, Kawata mengaku terkejut mengetahui dirinya menjadi wali kota pertama yang menjalani cuti melahirkan. “Saya sendiri sangat terkejut mengetahui saya adalah wali kota pertama [yang mengambil cuti melahirkan],” katanya.
Minimnya Perempuan di Jabatan Puncak
Kawata menilai pengalaman tersebut memperlihatkan masih terbatasnya perempuan, termasuk perempuan muda, yang menjabat sebagai wali kota di Jepang. Ia melihat persoalan cuti melahirkan tidak dapat dipisahkan dari akses perempuan terhadap peran kepemimpinan.
“Ini membuat saya menyadari bahwa sampai sekarang memang belum banyak perempuan muda, atau perempuan pada umumnya, yang menjadi wali kota,” ujar Kawata. Pernyataan itu mengarahkan perhatian pada pola kerja yang selama ini belum sepenuhnya memberi ruang bagi pemimpin perempuan untuk memiliki anak.
Kawata mendorong penerapan nyata reformasi gaya kerja dan kesetaraan gender, termasuk di lingkungan kepemimpinan. Menurutnya, masyarakat perlu dibangun agar orang dari berbagai profesi tidak ragu memiliki anak.
Ia juga mengaitkan perubahan tersebut dengan penurunan angka kelahiran serta risiko bagi ekonomi Jepang. Kawata menilai penurunan populasi yang berlanjut dan kemerosotan ekonomi sulit dihindari apabila kondisi itu tidak berubah.
Sebelum memulai cuti, Kawata masih menjalankan tugas publik dalam prosesi jalanan menjelang festival Taiko di Yawata. Saat hamil besar, ia berjalan di belakang mikoshi, kuil Shinto portabel, alih-alih menaikinya sesuai tradisi.