Jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk Program Makan Bergizi Gratis di wilayah 3T kini mencapai 8.617 titik. Angka itu melonjak jauh dari data awal yang hanya 2.000 titik dan langsung memicu penataan ulang di tubuh pemerintah.
Lonjakan serupa juga terjadi di wilayah aglomerasi, yang membuat jumlah titik dapur MBG naik dari rencana awal 21 ribu menjadi 27.877 titik. Kenaikan 6.877 titik dari hitungan semula ini dinilai menambah beban pengelolaan program secara signifikan.
Anggaran ikut menjadi sorotan
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti besarnya insentif untuk setiap dapur SPPG yang mencapai Rp6 juta per hari. Berdasarkan hitungan itu, ia menyebut potensi pemborosan anggaran dapat menembus lebih dari Rp1 triliun per bulan atau Rp12 triliun dalam setahun.
Kondisi tersebut membuat pemerintah menilai pembengkakan titik dapur tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa kendali. Penataan ulang program MBG disebut perlu dilakukan secara menyeluruh agar pengelolaan anggaran dan layanan tetap berada dalam batas yang wajar.
BGN menghentikan pembukaan titik baru
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang menyampaikan bahwa langkah efisiensi anggaran sudah disiapkan tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat. Salah satu kebijakan awal yang ditempuh adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru.
BGN saat ini mencatat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali. Penataan itu dilakukan untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Selain menghentikan sementara pendaftaran dapur baru, BGN juga memetakan kebutuhan di berbagai daerah. Langkah ini ditempuh karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan dinilai perlu diseimbangkan dengan kebutuhan daerah lain.
Fokus bergeser ke kualitas layanan
BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Evaluasi diarahkan pada sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program.
Nanik S Deyang menegaskan bahwa pada 2026 fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata mengejar jumlah titik layanan. Evaluasi juga ditujukan untuk memastikan dapur yang beroperasi sesuai petunjuk teknis dan memiliki kapasitas layanan yang pas.
Ia menyebut Program MBG sebagai amanah yang harus dijalankan dengan baik. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
Penataan ulang berlangsung sekitar sebulan
Zulkifli Hasan menilai pembengkakan titik dapur menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan pemerintah. Ia mengatakan penataan ulang program MBG membutuhkan waktu sekitar satu bulan dan perlu dijalankan secara menyeluruh oleh kepala BGN serta manajemen baru.
Dengan lonjakan titik yang terjadi di dua wilayah sekaligus, pemerintah kini berupaya memastikan program tetap berjalan, tetapi lebih terkendali. Arah kebijakan berikutnya akan banyak ditentukan oleh hasil penataan ulang dan pemetaan layanan yang sedang berlangsung.