Mulai Juni 2026, pola kerja dari rumah bagi ASN Pemprov Jawa Timur tidak lagi jatuh pada hari Rabu. Pemerintah provinsi memindahkannya ke hari Jumat setelah melakukan evaluasi internal bersama Organisasi Perangkat Daerah di Gedung Negara Grahadi.
Perubahan ini tidak mengubah arah kebijakan utama yang sejak awal dipakai untuk mendorong efisiensi. Skema WFH tetap dipertahankan sebagai instrumen penghematan energi dan pengeluaran kerja di lingkungan pemerintahan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut penyesuaian hari tersebut sebagai lanjutan dari program yang sudah berjalan sejak April 2026. Artinya, kebijakan ini tidak dihentikan, melainkan diselaraskan agar tetap sesuai dengan kebutuhan operasional.
Fokus utama tetap efisiensi
Dari penerapan yang sudah berjalan, Pemprov Jatim menilai WFH memberi dampak pada sejumlah pos belanja kantor. Konsumsi BBM, listrik, air, telepon kantor, hingga anggaran perjalanan dinas disebut ikut tertekan.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan hasil evaluasi menunjukkan penghematan BBM cukup terasa. Menurut dia, hal itu terjadi karena pegawai tidak melakukan mobilitas seperti biasanya dan tetap bekerja dari rumah.
Selain BBM, perjalanan dinas juga disebut berkurang cukup banyak. Pemprov Jatim kemudian memperluas penggunaan rapat online dan video conference agar koordinasi tetap berjalan meski ASN tidak hadir fisik di kantor.
WFH bukan hari libur
Emil menegaskan sejak awal pemerintah daerah sudah memberi pemahaman bahwa WFH bukan waktu untuk libur. Ia menekankan produktivitas ASN tetap harus dijaga meski pekerjaan dikerjakan dari rumah.
Untuk menjaga ritme kerja, pemerintah daerah memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dari evaluasi yang dilakukan, kinerja ASN disebut relatif tetap terjaga di tengah dorongan penghematan yang dijalankan.
Penyesuaian jadwal dari Rabu ke Jumat juga menunjukkan bahwa Pemprov Jatim tidak hanya mempertahankan kebijakan lama, tetapi menyesuaikannya berdasarkan hasil evaluasi internal. Pergeseran itu dipilih agar pola kerja dinilai lebih pas untuk efisiensi sekaligus operasional pemerintahan.
Di saat yang sama, pemerintah daerah tetap ingin memastikan layanan dan koordinasi tidak terganggu. Karena itu, rapat daring dan video conference menjadi bagian penting dalam cara kerja ASN saat menjalankan WFH.
Source: suryamalang.tribunnews.com
