Pelayaran bantuan menuju Gaza kembali menunjukkan pola yang sama: kapal sipil dihentikan di laut, lalu diarahkan ke Pelabuhan Ashdod, diperiksa, dan para penumpangnya kerap berakhir dengan deportasi. Dalam kasus terbaru Global Sumud Flotilla, armada yang membawa ratusan aktivis dari berbagai negara, termasuk sembilan warga negara Indonesia, disergap Angkatan Laut Israel di perairan internasional Laut Mediterania Timur saat berada sekitar 250 mil laut dari pantai Gaza.
Pola yang terus berulang
Rangkaian pencegatan itu memperlihatkan bahwa jalur laut masih menjadi rute paling berisiko bagi misi kemanusiaan ke Gaza. Para relawan memilih laut untuk menembus blokade dan membawa bantuan medis serta pangan, sementara Israel menempatkannya sebagai bagian dari penegakan blokade di Jalur Gaza.
Dalam lebih dari satu dekade, kapal-kapal yang berisi relawan, dokter, jurnalis, politisi, dan aktivis kemanusiaan berulang kali dihentikan secara paksa. Situasinya kerap berakhir bukan hanya dengan penahanan, tetapi juga pemindahan ke Ashdod dan proses deportasi.
Mavi Marmara menjadi titik paling kelam
Salah satu insiden paling fatal terjadi saat Gaza Freedom Flotilla berlayar dengan enam kapal yang mengangkut 10.000 ton bantuan dan sekitar 700 aktivis dari puluhan negara. Kapal utama, MV Mavi Marmara, diserbu pasukan komando Angkatan Laut Israel di perairan internasional sekitar 64 kilometer dari Gaza.
Operasi itu berlangsung pada dini hari dengan dukungan helikopter dan sekoci cepat. Para aktivis yang tidak bersenjata berusaha mempertahankan kapal, tetapi pasukan Israel melepaskan tembakan peluru tajam dan menewaskan sembilan aktivis di tempat.
Seorang korban lain kemudian meninggal dunia setelah koma selama beberapa tahun. Ratusan peserta misi itu ditangkap, mengalami luka-luka, lalu ditahan di penjara Beersheba sebelum akhirnya dideportasi di bawah tekanan diplomatik internasional.
Kapal lain pun bernasib sama
Beberapa hari setelah tragedi itu, MV Rachel Corrie juga dicegat di perairan internasional sekitar 20 mil dari Gaza. Kapal berbobot 1.200 ton tersebut membawa pasokan medis dan bahan bangunan untuk warga sipil di Gaza.
Pasukan Israel menaiki kapal dari laut dan mengalihkannya ke Pelabuhan Ashdod. Greta Berlin dari Free Gaza Movement menyebut 20 penumpang dan kru telah empat kali menolak mengubah rute secara sukarela sebelum penggerebekan dilakukan.
Di kapal itu terdapat relawan asal Irlandia dan Malaysia, termasuk peraih Nobel Perdamaian Máiread Corrigan serta mantan Asisten Sekjen PBB Denis Halliday. Seluruh penumpang akhirnya dideportasi setelah penahanan.
Tekanan diplomatik tidak menghentikan armada berikutnya
Pada Freedom Flotilla II, koalisi aktivis mencoba mengirim lebih dari 300 peserta dengan rencana pelayaran 10 kapal menuju Gaza. Namun tekanan diplomatik Israel membuat sejumlah negara pelabuhan, termasuk Yunani, membatasi keberangkatan kapal-kapal tersebut.
Laporan dugaan sabotase terhadap beberapa kapal juga membuat sebagian besar armada gagal berlayar. Dari rangkaian itu, hanya kapal Prancis Dignite-Al Karama yang berhasil mendekati Gaza setelah mengubah rute dari tujuan awal menuju Mesir.
Meski hanya membawa 17 aktivis, kapal itu tetap dicegat Angkatan Laut Israel dan dibawa ke Pelabuhan Ashdod. Seluruh aktivis diperiksa lalu dideportasi.
Tokoh internasional tetap ikut terkena dampak
Freedom Flotilla III pada 2015 kembali menarik perhatian karena melibatkan kapal Marianne Av Stockholm yang berbendera Swedia. Kapal itu dicegat di perairan internasional sekitar 100 mil laut dari pantai Gaza dan kemudian diarahkan ke Ashdod.
Misi ini menjadi sorotan karena di dalam kapal terdapat mantan Presiden Tunisia Moncef Marzouki dan anggota parlemen Spanyol Ana Miranda. Meski memiliki posisi politik internasional, mereka tetap diperlakukan sebagai tahanan imigrasi sebelum dipulangkan secara bertahap.
Beberapa kru baru dibebaskan setelah menjalani penahanan selama beberapa hari. Kasus ini menunjukkan bahwa status tokoh publik tidak otomatis mengubah perlakuan saat armada ke Gaza dihentikan.
Dari kekerasan fisik ke serangan drone
Gelombang berikutnya terjadi pada 2018 lewat misi bertema “Just Future for Palestine” yang diorganisasi Freedom Flotilla Coalition. Kapal nelayan berbendera Norwegia, Al-Awda, dicegat secara agresif di perairan internasional sekitar 49 mil laut dari Gaza saat membawa bantuan medis senilai ribuan euro.
Beberapa hari kemudian, kapal pendamping bernama Freedom yang berbendera Swedia mengalami nasib serupa. Militer Israel menaiki kapal secara paksa, memutus komunikasi satelit, dan menangkap puluhan aktivis dari berbagai negara.
Menurut laporan resmi Front Line Defenders, para aktivis mengaku mendapat perlakuan kasar. Mereka juga menyebut penggunaan taser, sementara seluruh barang pribadi dan dokumentasi jurnalistik disita oleh otoritas Israel.
Represi terhadap misi kemanusiaan kemudian berkembang lebih jauh. Pada 2 Mei 2025, kapal Conscience yang bersiap menuju Gaza dihantam dua kali serangan drone misterius di perairan internasional sekitar 14 mil laut atau 25 kilometer dari pantai Malta.
Ledakan itu memicu kebakaran besar dan merusak lambung kapal secara signifikan. Tiga puluh aktivis asal Turki dan Azerbaijan di dalam kapal terpaksa menguras air agar kapal tidak tenggelam, sementara empat relawan mengalami luka robek dan luka bakar akibat serpihan ledakan.
Sorotan terbaru di Global Sumud Flotilla
Dalam kasus Global Sumud Flotilla, situasi memanas setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunggah video yang memperlihatkan para aktivis dipaksa berlutut di Pelabuhan Ashdod. Dalam video itu, para aktivis dari Indonesia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru tampak bermata tertutup serta tangan terikat zip-tie.
The Guardian menyebut tindakan Israel dalam operasi tersebut tidak hanya berupa penangkapan, tetapi juga dinilai melanggar Konvensi Wina tentang Hubungan Konsular. Respons diplomatik pun datang dari sejumlah negara, termasuk Australia dan Korea Selatan, yang mengecam penangkapan di luar batas teritorial.
Indonesia ikut bergerak melalui jalur diplomasi multilateral. Karena tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel, pemerintah berkoordinasi dengan KBRI di Amman, Istanbul, Kairo, dan Roma untuk memantau keselamatan sembilan WNI serta menuntut pembebasan mereka atas dasar misi kemanusiaan.
Deretan peristiwa itu memperlihatkan bahwa pelayaran bantuan ke Gaza terus berhadapan dengan risiko keamanan yang tinggi. Di tengah blokade yang masih berlangsung, para relawan tetap memilih koridor laut, meski berulang kali berujung pada pencegatan militer, penahanan, dan krisis diplomatik baru.
Source: www.beritasatu.com