Status penerima PKH dan BPNT kini bisa dicek langsung lewat HP tanpa harus datang ke kantor desa atau dinas sosial. Cara ini memudahkan warga mengetahui apakah namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan secara lebih cepat dan praktis.
Pengecekan mandiri ini dilakukan melalui situs resmi Kementerian Sosial. Pengguna cukup menyiapkan data wilayah sesuai KTP, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa, lalu memasukkan nama lengkap sesuai identitas resmi.
Setelah data diisi, sistem akan menampilkan kode verifikasi yang harus dicocokkan terlebih dahulu. Jika seluruh data sesuai dan nama tercatat, halaman akan memperlihatkan status kepesertaan beserta jenis bantuan yang diterima, apakah PKH atau BPNT.
Kemudahan akses lewat HP menjadi penting karena PKH dan BPNT masih menjadi instrumen utama pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Kedua program ini menyasar keluarga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, terutama kelompok desil 1 hingga 4.
Siapa yang masuk dalam sasaran bantuan
PKH ditujukan sebagai bantuan tunai bersyarat bagi keluarga rentan. Kelompok yang menjadi sasaran antara lain ibu hamil, anak usia dini, siswa sekolah, lansia, penyandang disabilitas berat, dan korban pelanggaran HAM berat.
BPNT memiliki sasaran yang berbeda, tetapi tetap diarahkan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat ditukar dengan bahan pokok di e-warung yang bermitra dengan pemerintah.
Karena keduanya bergantung pada ketepatan data kependudukan, status penerima tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan. Data yang sudah tercatat dalam sistem ikut menentukan apakah nama seseorang tetap muncul sebagai penerima aktif.
Besaran bantuan yang diterima
Nominal PKH dibedakan berdasarkan kategori anggota keluarga dalam satu kartu keluarga. Ibu hamil atau nifas serta anak usia dini menerima Rp750.000 per tahap, sementara siswa SD mendapat Rp225.000, siswa SMP Rp375.000, dan siswa SMA Rp500.000.
Untuk kelompok lansia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat, bantuan yang diterima masing-masing Rp600.000 per tahap. Sementara itu, korban pelanggaran HAM berat memperoleh bantuan hingga Rp2.700.000.
BPNT memiliki jumlah yang seragam bagi seluruh penerima manfaat. Setiap keluarga penerima memperoleh saldo Rp600.000 yang disalurkan setiap tiga bulan sekali.
Jadwal dan jalur penyaluran
Pemerintah membagi pencairan bansos ke dalam empat tahap dalam satu tahun anggaran. Tahap pertama berlangsung pada Januari hingga Maret, tahap kedua pada April hingga Juni, tahap ketiga pada Juli hingga September, dan tahap keempat pada Oktober hingga Desember.
Untuk periode April hingga Juni 2026, penyaluran dilakukan bertahap melalui jaringan bank Himbara dan kantor PT Pos Indonesia. Mekanisme ini memberi ruang bagi penerima untuk mencairkan bantuan sesuai jalur yang berlaku di wilayah masing-masing.
Agar hasil pengecekan lewat HP benar-benar muncul, data KTP dan KK harus sinkron dengan sistem. Data tersebut juga perlu sudah terintegrasi dalam DTSEN dan diperbarui melalui proses pemutakhiran oleh aparat kelurahan atau desa setempat.
Jika data belum sinkron, verifikasi dapat terhambat dan status penerima tidak langsung tampil di sistem. Karena itu, pengecekan online akan lebih efektif apabila data kependudukan sudah benar dan mengikuti kondisi terbaru.
