Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan rangkaian kirab mahkota Kerajaan Sunda Binokasih sebagai kesempatan untuk memeriksa langsung titik-titik yang dinilai rawan di sepanjang rute. Dari kegiatan budaya itu, perhatian justru meluas ke kondisi jalan, sempadan, hingga unsur keselamatan yang berada di sepanjang delapan titik di Jabar.
Peninjauan di lapangan membuat agenda kirab berubah menjadi sidak yang menyoroti kondisi ruas jalan antarkabupaten. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan jalur tetap aman sepanjang musim.
Pemeriksaan langsung di rute kirab
Gubernur Dedi Mulyadi turun memeriksa kualitas jalan, ketertiban sempadan, konstruksi tembok penahan tebing, dan sistem drainase. Pemeriksaan itu dilakukan sepanjang rute kirab yang melintasi sejumlah titik di Jawa Barat.
Di lapangan, tim juga menemukan banner yang dipaku di pohon. Temuan itu langsung ditertibkan karena dianggap tidak sesuai dengan ketertiban ruang jalan.
Selain persoalan ketertiban, pengawasan juga mengarah pada aktivitas usaha yang dinilai mengganggu lingkungan sekitar jalan provinsi. Salah satu temuan berupa warung pengolahan tahu dengan panas penggorengan yang disebut merusak batang pohon besar di pinggir jalan.
Herman menyebut kerusakan pada pohon mahoni besar itu berpotensi berdampak pada ekosistem jalan. Karena itu, penertiban dilakukan bukan hanya untuk menjaga tampilan kawasan, tetapi juga untuk mencegah kerusakan lingkungan di sekitar ruas jalan provinsi.
Titik rawan longsor ikut jadi perhatian
Pemantauan tidak berhenti pada kondisi jalan dan sempadan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberi perhatian pada kawasan yang dinilai rawan longsor, terutama di titik-titik tebing.
Di Situ Raja, Pemprov Jabar menyoroti penebangan pohon di sempadan jalan yang berisiko memicu bencana. Herman menegaskan bahwa meski pohon berada di lahan milik pribadi, penebangan tetap tidak bisa dilakukan sembarangan.
Ia menjelaskan bahwa penebangan pohon di area tebing sangat berbahaya karena dapat memicu longsor. Jika itu terjadi, dampaknya bisa langsung mengenai badan jalan dan mengganggu keselamatan pengguna jalan.
Pengawasan terhadap kawasan rawan ini menunjukkan bahwa sidak tidak hanya fokus pada kerusakan fisik jalan. Pemerintah juga memetakan potensi bahaya yang bisa muncul dari kondisi di sekitar ruas jalan provinsi.
Rumah di Lemasugi akan direlokasi
Di lokasi lain, Pemprov Jabar menemukan satu rumah di Lemasugi yang posisinya dinilai sangat riskan. Kondisi tersebut membuat pemerintah menyiapkan langkah relokasi sekaligus santunan bagi pemilik rumah.
Rumah itu direncanakan dialihkan menjadi aset pemda di bawah Dinas BMPR demi keamanan pengguna jalan. Herman mengatakan komunikasi dengan pemilik rumah sudah dilakukan dan pemilik menyatakan bersedia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat dengan menyiapkan relokasi dan pemberian santunan agar bangunan tersebut bisa dialihkan menjadi aset pemda di bawah Dinas BMPR. Langkah itu diambil untuk menjaga keamanan pengguna jalan dan menuntaskan persoalan di titik yang dinilai berisiko.
Herman juga menambahkan bahwa santunan akan diberikan dan proses formal masih berjalan. Penanganan ini menegaskan bahwa hasil pemeriksaan di lapangan langsung diarahkan ke solusi, bukan sekadar pencatatan masalah.
Bagian dari peringatan Hari Tatar Sunda
Kegiatan bertajuk “Nyuhun Buhun, Nata Nagara” itu merupakan bagian dari peringatan Hari Tatar Sunda. Puncak peringatan dijadwalkan berlangsung pada 18 Mei di Bandung.
Di tengah nuansa kirab budaya, langkah Pemprov Jabar memperluas pemeriksaan ke kondisi infrastruktur menunjukkan adanya perhatian pada keselamatan jalur yang dilalui. Dari penertiban banner, sorotan ke pohon mahoni, hingga rencana relokasi rumah di Lemasugi, agenda itu memperlihatkan pendekatan yang langsung menyentuh titik rawan di lapangan.
