Program Latihan Dasar Kemiliteran bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia kembali menuai sorotan setelah jumlah peserta yang meninggal dunia bertambah menjadi lima orang. Kondisi itu memicu desakan agar pelatihan yang dinilai berisiko tersebut segera dihentikan dan ditinjau ulang.
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menilai keselamatan peserta tidak boleh dikorbankan atas nama pembinaan. Ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali desain pelatihan yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan calon manajer koperasi.
Fokus pelatihan dinilai melenceng
Menurut TB Hasanuddin, SPPI disiapkan untuk mencetak calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Koperasi Nelayan Merah Putih. Karena itu, ia menilai pembekalan seharusnya lebih banyak menitikberatkan kemampuan mengelola usaha secara profesional, memperkuat tata kelola, dan memberdayakan ekonomi warga.
Ia juga menilai kurikulum yang tepat mestinya memuat aspek manajerial, kewirausahaan, dan akuntansi. Sebaliknya, latihan fisik berisiko tinggi dianggap tidak relevan bila justru berujung pada korban jiwa.
Pernyataan itu disampaikan TB Hasanuddin kepada wartawan pada Sabtu (27/6/2026). Ia menegaskan latihan manajemen koperasi perlu tetap berjalan, tetapi Latsarmil yang telah merenggut nyawa peserta sebaiknya dihentikan dan diganti dengan pembinaan yang lebih sesuai.
Belasungkawa dari Kemhan
Kementerian Pertahanan RI sebelumnya menyampaikan duka atas bertambahnya jumlah peserta SPPI yang meninggal saat mengikuti latihan. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemhan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan seluruh penyelenggara program ikut berduka atas wafatnya lima peserta.
Dalam keterangan resminya, Kemhan juga menyampaikan simpati kepada keluarga korban yang sedang mengikuti program untuk calon manajer KDMP dan KNMP. Peserta kelima yang dilaporkan meninggal adalah almarhumah Nola Dya Sari dari satuan pendidikan Dodik Bela Negara Kalimantan.
Desakan evaluasi menyeluruh
TB Hasanuddin berharap peristiwa ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperbaiki desain pelatihan SPPI. Ia menilai tujuan membangun sumber daya manusia unggul tidak boleh ditempuh dengan pendekatan yang mengancam keselamatan peserta.
Ia mendorong pemerintah segera mengganti metode pembinaan dengan model yang lebih aman dan lebih dekat dengan kebutuhan kerja calon manajer koperasi. Dengan langkah itu, program peningkatan kapasitas diharapkan tetap berjalan tanpa mengulang risiko fatal yang sudah menelan lima korban jiwa.
