Kementerian Sosial memakai sistem desil untuk menilai kelayakan bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Melalui pendekatan ini, posisi kesejahteraan rumah tangga menjadi dasar utama dalam menentukan apakah sebuah keluarga masuk daftar Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.
Cara ini membuat penentuan bantuan tidak lagi bertumpu pada dugaan umum atau pengamatan lapangan semata. Data yang dikumpulkan pemerintah memberi gambaran yang lebih terukur tentang kondisi ekonomi keluarga, lalu dipakai sebagai acuan dalam penyaluran bansos.
Bagaimana sistem desil bekerja
Sistem desil membagi rumah tangga ke dalam 10 kelompok kesejahteraan. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan kondisi paling rendah, sedangkan desil 10 menggambarkan rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Pembagian bertingkat ini membantu pemerintah membaca kondisi ekonomi keluarga secara lebih rinci. Dengan begitu, penyaluran bantuan dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing rumah tangga.
Informasi dari akun resmi @pusdatinkesos menyebutkan bahwa klasifikasi desil tidak ditetapkan secara sembarangan. Kemensos menilai sejumlah indikator sebelum menentukan posisi sebuah keluarga dalam kelompok tersebut.
Indikator yang dipakai untuk menilai rumah tangga
Dalam penentuan desil, Kemensos melihat kondisi fisik tempat tinggal, pendidikan anggota keluarga, dan keadaan ekonomi secara umum. Pemerintah juga memperhitungkan kepemilikan aset serta jumlah tanggungan dalam rumah tangga.
Gabungan indikator itu dipakai untuk memetakan kesejahteraan keluarga secara lebih akurat. Pendekatan ini membuat penilaian tidak hanya bergantung pada satu aspek, melainkan pada gambaran sosial dan ekonomi keluarga secara keseluruhan.
Dengan dasar tersebut, pemerintah bisa membedakan rumah tangga yang masih sangat membutuhkan bantuan dari kelompok yang sudah lebih mandiri. Sistem ini juga memberi ruang penilaian yang lebih jelas ketika data penerima bansos diperbarui.
Kelompok yang menjadi prioritas bantuan
Dalam program seperti Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, prioritas utama diarahkan kepada masyarakat di desil 1 hingga 4. Kelompok ini dinilai paling rentan dan paling membutuhkan perlindungan sosial.
Untuk desil 5, bantuan masih tersedia tetapi terbatas, seperti layanan PBI-JKN. Sementara itu, kelompok desil 6 sampai 10 tidak masuk prioritas utama dalam program bansos reguler pemerintah.
Pembagian ini memperlihatkan bahwa pemberian bantuan sosial kini makin erat dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Karena itu, status desil menjadi salah satu acuan penting untuk memahami alasan sebuah keluarga menerima bantuan atau tidak.
Cara masyarakat mengecek status desil
Masyarakat dapat memeriksa status desil sekaligus kepesertaan bansos melalui situs resmi Kemensos. Proses pencarian memerlukan Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang tercantum di KTP sebagai data utama.
Pengguna cukup membuka laman cek bansos Kemensos, memasukkan NIK, lalu mengetik kode captcha yang muncul di layar. Setelah tombol pencarian ditekan, sistem akan menampilkan status penerima, kategori desil, dan jenis bantuan sosial yang berhak diterima.
Selain lewat situs web, Kemensos juga menyediakan aplikasi resmi Cek Bansos. Aplikasi ini bisa diunduh gratis melalui Play Store atau App Store untuk memudahkan akses lewat ponsel.
Pengguna baru perlu mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi data diri sesuai identitas kependudukan. Setelah akun aktif, status desil dan informasi bantuan dapat dilihat melalui menu profil pengguna.
Mengapa desil menjadi acuan penting
Dengan basis penilaian yang mencakup rumah tinggal, pendidikan, aset, dan tanggungan keluarga, desil memberi kerangka yang lebih jelas bagi pemerintah dalam menyalurkan bansos. Sistem ini juga membantu masyarakat memahami dasar penetapan penerima bantuan secara lebih transparan.
Kemensos menempatkan desil sebagai instrumen penting agar bantuan sosial tetap fokus kepada warga yang paling membutuhkan. Dari sana, penyaluran bantuan dapat diarahkan berdasarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga, bukan hanya dari kesan umum tentang kondisi ekonomi keluarga.