Disabilitas tak tampak masih sering luput dikenali di ruang publik karena penderitanya terlihat sehat dari luar. Kondisi ini dapat membuat bantuan datang terlambat, padahal gejala yang muncul bisa sangat mengganggu aktivitas harian dan membutuhkan respons cepat.
Kasus seperti itu menjadi perhatian Gabriella Sianturi, mahasiswa Universitas Udayana yang meraih juara 1 Essay Contest Beswan Djarum 2026. Ia mengangkat isu ini setelah melihat langsung bagaimana disabilitas yang tidak terlihat secara fisik kerap disalahpahami, termasuk di lingkungan keluarga sendiri.
Salah dibaca karena tampak normal
Gabriella menyoroti bahwa penyandang disabilitas tak tampak bisa terlihat bugar, tetapi pada saat yang sama mengalami kelelahan ekstrem, tremor, atau jantung berdebar tanpa pola yang pasti. Dari luar, kondisi itu sering tidak memunculkan tanda yang cukup jelas untuk memicu empati atau tindakan cepat.
Situasi tersebut memunculkan salah paham di transportasi umum, kantor pelayanan, pusat perbelanjaan, maupun ruang publik lain. Ketika masyarakat menunggu bukti fisik, kebutuhan bantuan yang semestinya bisa diberikan segera justru berisiko terabaikan.
Gabriella bahkan mengisahkan pengalaman saat duduk di bus dan diminta berdiri oleh seorang ibu karena dirinya tampak sehat. Menurut dia, keputusan sederhana seperti itu bisa berbahaya bila kondisi tubuh sedang tidak stabil meski tidak terlihat dari luar.
Data menunjukkan masalah ini bukan perkara kecil
Untuk memperkuat urgensi, Gabriella mengutip sejumlah data yang menunjukkan besarnya kelompok penyandang disabilitas. Ia menyebut jumlah penderita autoimun di Indonesia mencapai 2,5 juta orang.
Ia juga merujuk data Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mencatat 15% populasi dunia merupakan kaum disabilitas pada 2011. Sementara itu, WHO pada 2022 menyebut 1 dari 6 orang di dunia mengalami disabilitas.
Rangkaian data tersebut memperlihatkan bahwa disabilitas jauh lebih luas daripada gambaran yang kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pertanyaan soal kesiapan fasilitas publik menjadi relevan, terutama bagi penyandang disabilitas tak tampak yang sering tidak terbaca oleh sistem layanan.
Lanyard dan kartu belum cukup menjawab kebutuhan
Gabriella menilai upaya pengenalan disabilitas tak tampak melalui lanyard yang dikembangkan Perhimpunan Reumatologi Indonesia memang membantu, tetapi belum cukup. Pengakuannya belum seragam di semua layanan publik sehingga masih ada ruang untuk salah identifikasi.
Ia juga menyoroti Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD yang lahir beriringan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kartu itu memang dimaksudkan untuk mengakui dan melindungi penyandang disabilitas, tetapi informasi penting seperti spesifikasi penyakit dan layanan yang dibutuhkan belum tercantum di dalamnya.
| Instrumen | Fungsi | Keterbatasan |
|---|---|---|
| Lanyard Perhimpunan Reumatologi Indonesia | Membantu pengenalan disabilitas tak tampak | Pengakuannya belum seragam di semua layanan publik |
| Kartu Penyandang Disabilitas | Mengakui dan melindungi penyandang disabilitas | Belum memuat spesifikasi penyakit dan layanan yang dibutuhkan |
Solusi VISI yang ditawarkan
Sebagai jawaban, Gabriella menawarkan konsep VISI yang berisi Verifikasi Digital, Identitas Dua Lapis, dan Edukasi. Ia mengusulkan digitalisasi KPD agar memuat informasi ringkas tentang status disabilitas dan kebutuhan utama penyandang.
Dengan sistem itu, publik diharapkan memiliki acuan yang lebih jelas saat harus memberi pertolongan. Konsep ini juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada penjelasan verbal atau bukti fisik yang sering tidak memadai untuk menjelaskan kondisi disabilitas tak tampak.
Selain identifikasi, Gabriella menekankan perlunya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Menurut dia, pemahaman tentang disabilitas tak tampak harus disebarkan langsung dan melalui media sosial agar jangkauannya lebih luas.
Isu sosial yang mendapat tempat di forum mahasiswa
Kemenangan Gabriella diraih setelah mengalahkan 16 peserta dari berbagai kampus di final Essay Contest Beswan Djarum 2026. Pencapaian itu menunjukkan bahwa isu sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masih mendapat ruang penting di forum akademik mahasiswa.
Deputy Program Director Bakti Pendidikan Djarum Foundation, Felicia Hanitio, mengatakan program tersebut mendorong mahasiswa mengasah berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Ia juga menekankan bahwa soft skills makin dibutuhkan generasi muda di era modern.
Felicia menyebut mahasiswa perlu peka terhadap isu di sekitar, mencari data dan fakta, lalu menuangkan gagasan secara argumentatif. Dalam konteks itu, gagasan Gabriella menegaskan bahwa masalah yang tidak terlihat pun tetap nyata dan membutuhkan respons publik yang lebih memahami kebutuhan penyandang disabilitas tak tampak.
