Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempatkan keamanan data siswa dan orang tua sebagai salah satu fokus utama dalam persiapan SPMB jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026. Di tengah kesiapan layanan pendaftaran, perlindungan data pribadi ikut diperketat agar proses penerimaan murid baru tidak hanya lancar secara teknis, tetapi juga aman dari risiko kebocoran.
Penekanan itu muncul saat pembekalan dan distribusi akun SPMB digelar di Aula Dewi Sartika, Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis (21/5/2026). Langkah ini menunjukkan bahwa pemprov tidak ingin layanan penerimaan murid baru hanya berfokus pada sistem pendaftaran, tetapi juga pada keamanan informasi yang tersimpan di dalamnya.
Kepala Bidang e-Government Diskominfo Jabar, Mark Aditya, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk menjamin kerahasiaan data siswa dan orang tua. Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan undang-undang perlindungan data pribadi, pengelola bertanggung jawab penuh atas dampak atau kerugian yang dialami pemilik data jika terjadi kebocoran.
Pernyataan itu menempatkan pengamanan data sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan SPMB. Pemprov Jabar mendorong pengelolaan sistem yang lebih ketat agar verifikasi data bisa berjalan lancar dan celah yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab bisa ditutup.
Di sisi layanan, pembagian akun SPMB dilakukan secara bertahap. Pola ini dipakai untuk menjaga kestabilan trafik sistem ketika akses mulai dibuka, sehingga masyarakat tidak perlu terburu-buru saat menunggu giliran menerima akun pendaftaran.
Informasi resmi dan pembagian akun akan disalurkan secara kolektif melalui sekolah asal masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan mekanisme itu, orang tua dan calon siswa diminta mengikuti alur yang sudah disiapkan panitia agar proses berjalan tertib.
Selain soal akun dan keamanan data, Pemprov Jabar juga menargetkan pengisian data awal melalui skema Pemetaan Calon Murid Baru atau PCMB mencapai 100 persen. Target tersebut berlaku untuk seluruh siswa yang akan melanjutkan ke sekolah negeri, swasta, maupun Madrasah Aliyah.
Dorongan untuk menuntaskan data awal ini menjadi bagian dari upaya yang lebih luas agar tidak ada anak di Jawa Barat yang putus sekolah. Karena itu, pembekalan akun SPMB diposisikan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari layanan pendidikan yang aman, tertib, dan menyeluruh.
Dengan kesiapan teknis yang berjalan bersama pengawasan data yang lebih ketat, Pemprov Jabar ingin memastikan SPMB 2026 berlangsung stabil sejak tahap awal. Kepercayaan publik dan perlindungan data pribadi pun ditempatkan sebagai unsur penting dalam layanan pendidikan digital yang tengah disiapkan.
Source: swarapendidikan.co.id