Dewan Perwakilan Rakyat menilai evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia perlu segera ditindaklanjuti hingga ke akar persoalan. Sorotan itu muncul setelah Badan Pengelola Investasi Danantara melakukan penelusuran atas dugaan persoalan tata kelola, termasuk dugaan rekayasa keuangan di perusahaan pelat merah tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menyambut langkah itu sebagai sinyal penting bagi pembenahan BUMN. Ia menilai evaluasi semacam ini harus berjalan profesional, transparan, dan akuntabel agar persoalan serupa tidak terus berulang di lingkungan perusahaan negara.
Temuan tidak boleh berhenti di meja evaluasi
Firnando menegaskan bahwa proses evaluasi dan due diligence tidak cukup hanya mencatat adanya masalah. Menurut dia, setiap temuan harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan tetap menghormati prosedur audit serta ketentuan hukum.
Ia juga menilai Danantara memegang peran penting untuk mengidentifikasi risiko dan mendorong penyelesaian persoalan tata kelola di tubuh BUMN. Fungsi itu, kata dia, akan lebih efektif jika dijalankan secara konsisten, bukan hanya pada satu kasus tertentu.
Pengawasan menjadi titik penting dalam penataan BUMN
Firnando menyoroti agenda pemerintah dalam transformasi dan penataan atau streamlining BUMN. Di tengah proses itu, ia menilai penguatan sistem pengawasan menjadi aspek yang sangat penting agar pembenahan tidak berjalan setengah hati.
Menurut dia, perusahaan negara perlu memiliki tata kelola yang sehat, efisien, berintegritas, dan mampu memberi pelayanan serta kinerja terbaik bagi masyarakat. Tanpa pengawasan yang kuat, upaya pembenahan berisiko tidak menghasilkan perubahan yang optimal.
Evaluasi Pos Indonesia harus jadi pembelajaran menyeluruh
Firnando berharap langkah Danantara terhadap Pos Indonesia dapat menjadi titik awal perbaikan sistem yang lebih luas di lingkungan BUMN. Ia menekankan bahwa transformasi perusahaan negara tidak cukup hanya mengejar kinerja bisnis, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang baik dan budaya integritas.
Dalam keterangan tertulis, ia menyebut BUMN mengelola aset dan uang rakyat. Karena itu, setiap kebijakan dan pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Sinergi dengan aparat penegak hukum dinilai positif
Firnando juga memandang positif sinergi Danantara dengan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, kerja sama itu dapat memperkuat pencegahan sekaligus memperbaiki tata kelola perusahaan.
Ia menilai pembagian kewenangan yang jelas akan membuat setiap institusi bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan begitu, evaluasi, pembenahan, dan penegakan hukum jika diperlukan dapat berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
DPR akan terus mengawasi
Komisi VI DPR RI menyatakan akan terus mengawasi kinerja Danantara dan seluruh BUMN sebagai mitra kerja yang membidangi sektor tersebut. Pengawasan itu dianggap penting agar proses transformasi berjalan akuntabel dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Di tengah dorongan pembenahan, kasus yang menyeret perhatian pada Pos Indonesia kembali membuka pertanyaan lama tentang kualitas tata kelola BUMN. Karena itu, evaluasi yang sedang berjalan dinilai bukan sekadar pemeriksaan internal, melainkan juga ujian atas keseriusan negara dalam menjaga integritas perusahaan pelat merah.
