Penundaan pembayaran pada sejumlah proyek strategis menjadi salah satu sinyal paling serius dari evaluasi APBD Jawa Barat 2025. Kebijakan itu diambil Pemprov Jabar untuk menjaga kas daerah agar tidak semakin tertekan oleh risiko defisit anggaran.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan bahwa langkah tersebut muncul di tengah turunnya realisasi pendapatan daerah. Menurut dia, penurunan itu dipengaruhi perlambatan ekonomi, melemahnya sektor otomotif, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan penerapan kebijakan opsen PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor.
Evaluasi DPRD berlangsung maraton
DPRD Jawa Barat kini menyiapkan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara ketat dan terukur. Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan Badan Anggaran DPRD Jabar akan menyidang dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara maraton pada 8 hingga 10 Juli 2026.
Hasil pembahasan itu ditargetkan masuk ke rapat paripurna pengambilan keputusan pada 14 Juli 2026. Buky menegaskan proses tersebut harus berjalan tepat waktu dan berkualitas, karena menyangkut fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Jawa Barat.
Rapor merah pengelolaan keuangan daerah
Langkah evaluasi ini menguat setelah Pemprov Jabar mengakui adanya rapor merah dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat paripurna DPRD Jabar pada Selasa (7/7), pemerintah daerah menyampaikan persoalan pada pendapatan daerah, pembayaran proyek strategis, dan serapan anggaran di sektor infrastruktur jalan serta transportasi.
Erwan juga menyebut eksekusi program di lapangan belum bergerak optimal, terutama pada sektor konektivitas publik. Kondisi itu ikut mempertegas bahwa persoalan anggaran tidak hanya berhenti pada penerimaan, tetapi juga pada pelaksanaan program.
Tekanan fiskal makin sempit
Menurut Erwan, kombinasi perlambatan ekonomi dan penurunan sektor otomotif membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Di sisi lain, perubahan kebijakan pemerintah pusat serta implementasi opsen PKB ikut menekan pundi-pundi daerah.
Dalam situasi tersebut, Pemprov Jabar memilih menunda pembayaran pada sejumlah proyek strategis sebagai langkah pengaman kas daerah. Kebijakan ini menjadi sorotan karena berhubungan langsung dengan daya tahan fiskal daerah dan kesinambungan pengerjaan program prioritas.
Di tengah kondisi itu, DPRD Jabar menempatkan pembahasan pertanggungjawaban APBD sebagai ajang evaluasi yang tidak bisa ditunda. Hasil sidang Badan Anggaran akan menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pelaksanaan APBD 2025 bisa dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan akuntabel.
Dengan jadwal pembahasan yang sudah ditetapkan, perhatian kini tertuju pada bagaimana DPRD Jabar merespons persoalan serapan anggaran, pelemahan pendapatan, dan penundaan bayar proyek strategis yang sudah diakui pemerintah daerah.