Pemutakhiran data menjadi sorotan utama saat Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membahas masih adanya warga miskin yang belum terjangkau bantuan negara. Di hadapan sejumlah kepala daerah dan anggota DPRD di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, ia menilai kelompok ini kerap tidak terlihat oleh kebijakan karena belum masuk pendataan yang memadai.
Gus Ipul menyebut kelompok itu sebagai the invisible people. Menurut dia, masalah terbesar justru ada pada pendataan yang belum sepenuhnya menjangkau warga rentan, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil.
Ia menekankan bahwa bantuan sosial hanya bisa tepat sasaran jika data diperbarui secara serius. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN agar warga yang paling membutuhkan tidak terlewat.
Peran data desa dinilai sangat menentukan
Dalam pertemuan itu, Gus Ipul juga menaruh perhatian besar pada peran operator data di tingkat desa. Ia menyebut para operator sebagai ujung tombak yang menentukan akurasi penyaluran bantuan sosial.
Ia menilai banyak warga miskin tidak muncul dalam data karena mereka tidak menyampaikan kebutuhan secara langsung. Kondisi itu membuat data yang akurat menjadi syarat utama agar intervensi pemerintah benar-benar sampai ke sasaran.
Ia juga mencontohkan ada seorang anak di Jakarta yang belum pernah bersekolah meski tinggal di pusat pemerintahan. Contoh itu dipakai untuk menunjukkan bahwa persoalan warga tak terdata tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga bisa muncul di wilayah perkotaan.
PBI-JK dan penjelasan soal pengalihan peserta
Di tengah pembahasan bantuan sosial, Gus Ipul turut menjelaskan isu penonaktifan kepesertaan PBI-JK. Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan pemotongan kuota bantuan.
Menurut dia, penonaktifan itu berarti pengalihan kepesertaan kepada warga lain yang lebih mendesak di wilayah yang sama. Dengan mekanisme itu, warga yang dinonaktifkan diganti oleh warga baru yang dinilai lebih membutuhkan.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk memastikan bantuan tetap bergerak ke kelompok yang paling layak menerima. Gus Ipul menilai cara itu sejalan dengan upaya menjaga agar penyaluran tetap adil dan tepat sasaran.
Sekolah Rakyat masuk dalam pembahasan
Audiensi itu juga menyinggung pengembangan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Kementerian Sosial. Sejumlah daerah seperti Jombang dan Batang disebut sudah menunjukkan progres pembangunan yang signifikan.
Sementara itu, Solok hingga Kepulauan Aru dilaporkan telah menyampaikan kesiapan lahan dan dokumen teknis. Kemensos menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat naik dari 15 ribu saat ini menjadi 46 ribu pada 2026.
Target itu kemudian diproyeksikan terus bertambah hingga lebih dari 400 ribu siswa pada 2029. Gus Ipul menyebut target Presiden adalah satu kabupaten atau kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat.
Ia juga menambahkan bahwa setiap provinsi sekurang-kurangnya memiliki dua gedung permanen. Akses masuk ke sekolah itu, kata Gus Ipul, harus murni berdasarkan penjangkauan petugas terhadap anak-anak yang tercatat di DTSEN.
Ia menegaskan tidak boleh ada praktik titipan atau susupan dalam proses penerimaan siswa. Bagi dia, proses seleksi harus menjaga tujuan awal program agar benar-benar menyasar anak-anak yang telah terdata.
Daerah meminta perhatian lebih besar
Dari sisi daerah, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyato Pati menyoroti beratnya beban masyarakat akibat perubahan iklim dan kemiskinan ekstrem. Ia meminta negara hadir lebih kuat dan lebih adil, terutama untuk wilayah kepulauan.
Kristien juga mengangkat persoalan pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia asal NTT yang kerap terkendala biaya. Ia berharap pemerintah bisa memfasilitasi kepulangan hingga ke kampung halaman secara bermartabat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih mempertanyakan mekanisme reaktivasi setelah penonaktifan ribuan peserta PBI-JK di wilayahnya. Ia meminta pengawasan ketat agar kesalahan data tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa data, bantuan sosial, dan layanan dasar masih menyisakan pekerjaan besar di banyak daerah. Pemerintah pusat kini mendorong daerah agar pemutakhiran data berjalan lebih presisi, supaya warga miskin yang selama ini tak terlihat bisa benar-benar masuk dalam jangkauan kebijakan.